DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meninjau persiapan Bali menjelang gelaran KTT G20 Indonesia pada November 2022, Selasa (4/10). Untuk mengurangi mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20, Luhut mengatakan perlu kebijakan sekolah daring dan perkantoran work from home (WFH).
Ia meminta agar Gubernur Bali, Wayan Koster mengeluarkan kebijakan itu. “Pak Gubernur ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar work form home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat COVID-19 kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20,” kata Luhut.
Lebih lanjut, Luhut menilai persiapan di Bali mengalami kemajuan yang baik. “Tinggal diperbaiki dan tambah-tambahan lagi yang kurang. Secara umum ini sudah paten,” katanya saat meninjau langsung sejumlah lokasi yang menjadi titik rangkaian gelaran KTT G20.
Luhut juga mengikuti proses alur simulasi kedatangan head of department (HOD) tamu kenegaraan atau very very important person (VVIP) KTT G20 Indonesia yang dimulai dari Gedung VVIP Bandar Udara Internasional Ngurah Rai menuju Hotel The Apurva Kempinski Bali, Badung. “Persiapan yang dilakukan ini sudah bagus,” imbuhnya saat mengecek salah satu titik di Hotel The Apurva Kempinski, dikutip dari Kantor Berita Antara.
Selain melakukan alur simulasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Hotel The Apurva Kempinski, Luhut juga melakukan perjalanan ke Garuda Wisnu Kencana (GWK) dan selanjutnya meninjau langsung kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove. Setelah melakukan peninjauan, Luhut yang juga Ketua Bidang Dukungan Penyelenggara Acara KTT G20 langsung memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia Tahun 2022 di Candi Ballroom Hotel Apurva Kempinski, Bali.
Rapat tersebut membahas isu-isu penting terkait persiapan penyelenggaraan KTT G20, di antaranya terkait skenario rencana operasi bandara untuk KTT G20, slot parkir pesawat VVIP, negara yang perlu diberikan privilege untuk parkir di Bandara Ngurah Rai, pengaturan slot-slot waktu pendaratan pesawat VVIP, pemberlakuan partial close dan pengurangan frekuensi penerbangan di Bandara Ngurah Rai dan parkir pesawat, hingga pengaturan jarak dan/atau jeda waktu antarpesawat.
“Saya minta ini betul-betul dicek, masalah pesawat ini penting kalau bisa dari mulai sekarang kita sudah tanya pesawat yang dibawa dari negara-negara yang akan hadir itu apa saja dan jumlahnya berapa supaya kita bisa susun pengaturannya dari sekarang,” jelas Luhut.
Rakor itu juga membahas upaya mengurangi load bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) on the spot. Dalam hal ini, menurut Luhut, paspor dan data-data screening perlu dikumpulkan dan diproses terlebih dahulu agar alurnya lancar, termasuk juga perlu penguatan jumlah personel dan alat pendukung CIQ.
“Nah, untuk hal ini saya minta Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, semua kita kerja sama betul, bahu-membahu jangan ada saling tunggu,” tegasnya.
Luhut juga menegaskan pentingnya keterlibatan pengemudi lokal pada penyelenggaraan KTT G20. Menurut dia, pengemudi lokal harus turut merasakan manfaat dari KTT G20. Oleh karena itu, ia juga meminta Pemprov Bali untuk bisa membekali kemampuan bagi para pengemudi agar beralih ke kendaraan listrik.
Rakor Persiapan Penyelenggaraan KTT G20 Indonesia dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menpareraf) Sandiaga Uno, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (kmb/balipost)
