SEMARAPURA, BALIPOST.com – Dana operasional untuk puluhan tenaga kebersihan di Nusa Penida macet. Ini berdampak pada pelayanan kebersihan pada kawasan pariwisata itu. Puluhan tenaga kebersihan pun mengeluh. Sebab, berkurangnya pekerjaan para tenaga kebersihan ini juga berdampak pada pendapatan mereka, karena mereka bekerja menggunakan sistem e-Jasa.
Situasi ini mengemuka saat para tenaga kontrak kebersihan sebanyak 64 orang ini, mengeluhkan situasi ini kepada Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru, Kamis (6/10). Mirisnya lagi, agar tidak dikeluhkan warga Nusa Penida, para tenaga kontrak kebersihan ini rela menggunakan uang pribadi untuk menalangi uang operasional, sehingga tetap bisa bertugas melakukan pembersihan di Nusa Penida.
“Saya miris melihat hal-hal seperti ini. Jangankan mau bangun pariwisata di Nusa Penida, urusan seperti ini saja tidak terkelola dengan baik. Sedihnya lagi, mereka ini harus menalangi dulu agar tetap bisa bekerja. Kalau tidak kerja, ini juga berdampak pada penghasilan mereka, karena memakai sistem e-jasa,” sorot legislator asal Desa Sakti ini.
Para tenaga kontrak kebersihan ini, pekerjaannya memotong dahan pohon perindang, ketika musim hujan. Sebab, jika tidak dilakukan, ini membahayakan para pengguna jalan karena rentan tertimpa pohon perindang di tengah cuaca seperti sekarang. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat dahan pohon yang menimpa pengendara jalan. Tugas-tugasnya ini tidak bisa dilakukan akibat tidak adanya dana operasional untuk membeli bahan bakar kendaraan.
“Belum lagi kita bicara sampah menumpuk dimana-mana. Bahkan, sempat viral di media sosial. Malu kita, dengan branding Nusa Penida yang besar-besaran, menyelesaikan masalah seperti ini belum bisa,” kritik Wayan Baru.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Klungkung, Ketut Suadnyana mengakui terjadi keterlambatan pencairan dana operasional ini. Kondisi demikian terjadi karena adanya perubahan sistem dalam pencairan anggaran. “Sebelumnya dapat diamprah tiga bulan sekali, saat ini harus diamprah sebulan sekali secara online. Perubahan sistem tersebut yang menyebabkan pencairan anggaran operasional di sejumlah bidang memerlukan waktu lebih lama,” katanya.
Pihaknya mengaku sudah berproses sejak lama. Namun, adanya perubahan sistem itu, membuat pencairannya tidak bisa lebih cepat dari biasanya. Kalau dulu amprahnya triwulan sekarang jadi perbulan, dulu tidak online sekarang sudah online, jadi nyambung langsung ke bank. Inilah yang memerlukan waktu lebih lama karena perubahan sistem ini.
Keterlambatan seperti ini, juga dipengaruhi perubahan harga BBM yang memerlukan perubahan adendum atau nilai barang di dalam kontrak yang sudah disepakati. Meski terjadi keterlambatan pencairan anggaran, Suadnyana menegaskan tetap berusaha untuk tetap memberdayakan tenaga yang ada agar bisa tetap bekerja.
“Bagi tenaga kontrak yang bertugas pemotongan pohon ini, kami mengalihkan ke pekerjaan lain, sehingga e-jasa bisa tetap terpenuhi. Kami alihkan ke pekerjaan yang tidak memerlukan armada,” tegasnya. (Bagiarta/Balipost)
