NEGARA, BALIPOST.com – Penanganan dampak bencana banjir bandang masih dilakukan Pemkab Jembrana. Salah satu PR yang saat ini mendesak adalah relokasi puluhan warga yang terdampak di Biluk Poh, Tegalcangkring dan Desa Penyaringan.
Hingga kini, sebulan berlalu, relokasi belum juga terealisasi. Sebab, upaya penjajakan untuk relokasi sedang dilakukan dengan melengkapi administrasi dan pengecekan lokasi yang akan digunakan relokasi.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan terkait upaya relokasi dan penanganan secara umum sudah dilaporkan ke Gubernur Bali dan pemerintah pusat. Untuk relokasi terhadap 36 keluarga yang mengalami dampak banjir bandang, masih tahap kelengkapan administrasi untuk diajukan ke pusat. “Relokasi akan dilakukan, saat ini sedang mengecek lokasi yang akan digunakan. Ada tiga lokasi, yang mana yang cocok, kami harap masyarakat bersabar karena masih proses administrasi,” kata Bupati Tamba.
Tiga opsi lokasi relokasi itu nantinya akan dipastikan untuk selanjutnya bisa dilakukan. Proses administrasi penanganan pascabencana ini masih dilakukan dan ketika dilaporkan ke Pusat beberapa waktu lalu juga telah dibahas. “Kami juga memaklumi karena banyak di seluruh Indonesia, masih proses kelengkapan administrasi,” tambahnya.
Sedangkan untuk infrastruktur lainnya yang mengalami kerusakan, menurutnya penanganan dengan bantuan dari BKK provinsi yang diamini Gubernur Bali. Termasuk jembatan-jembatan yang putus tersapu banjir.
Sedangkan Jembatan Biluk Poh yang bagian dari jalan nasional direncanakan akan diperbaiki. “DED untuk jembatan Biluk Poh itu 2023 dan 2024 diharapkan sudah bisa dilakukan (pengerjaan),” ujar Bupati.
Kerugian dari banjir bandang yang terjadi di Jembrana pertengahan bulan Oktober lalu mencapai Rp52 miliar. Bila anggaran itu ada maka semua bisa diakomodir untuk perbaikan termasuk irigasi yang jebol dan lain-lain. Namun penanganan untuk infrastruktur yang rusak itu juga tidak seluruhnya dari daerah kabupaten, melainkan juga dibantu dari Provinsi dan Pusat. (Surya Dharma/balipost)
