SEMARAPURA, BALIPOST.com – Komisi II DPRD Klungkung melakukan sidak ke Jembatan Penghubung pada Dermaga Banjar Nyuh, Nusa Penida, Kamis (22/12). Dewan sangat kecewa dengan hasil pengerjaan jembatan yang menelan anggaran Rp 58 miliar ini, hingga ambruk dan memberi citra buruk bagi Nusa Penida.
Seluruh pimpinan dan anggota dewan pun kompak mendesak aparat penegak hukum serius mengusut tuntas masalah ini. Sehinggal, seluruh pihak yang terlibat bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya yang dituding abal-abal.
Seluruh anggota Komisi II DPRD Klungkung dipimpin Wakil Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru dan Ketua Komisi II Nengah Ariyanta. Mereka turun langsung ke Dermaga Banjar Nyuh dan menyusuri jembatan, di tengah krodit nya parkir kendaraan dimana kunjungan wisatawan ke Nusa Penida mulai membludak.
Dewan diterima langsung Kepala UPP (Unit Pelaksana Pelabuhan) Ketut Gede Sudarma. Pada kesempatan itu, tokoh masyarakat Nusa Penida Nengah Setar juga turun gunung mengungkapkan kekecewaannya, karena setiap pembangunan di Nusa Penida, hasilnya selalu mengecewakan.
Wayan Baru tak bisa menyembunyikan kekecewaan atas realisasi mega proyek ini, karena hasil sangat merugikan warga Nusa Penida. Dia sangat menyayangkan kejadian ambruknya jembatan, hingga puluhan wisatawan jadi korban.
Terlebih, Nusa Penida sebagai kawasan pariwisata masih berjuang keras untuk pulih pasca pandemi covid-19. “Ini menyangkut kenyamanan. Tetapi, kenyataannya realisasinya seperti ini. Saya sangat meragukan konstruksi jembatan ini. Saya desak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas masalah ini. Rekanan harus bertanggung jawab,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Klungkung Nengah Ariyanta menambahkan, dia melihat ambruknya jembatan tersebut dari tiga faktor, baik dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Ketiganya jelas berjalan tidak maksimal, sehingga hasil akhirnya mengakibatkan kekecewaan masyarakat. Setelah melakukan observasi, struktur jembatan sangat meragukan. Bahkan sudah retak-retak.
Ketika dilalui penumpang, apalagi dalam jumlah banyak, wajar saja langsung ambruk. Pihaknya pun mempertanyakan, bagaimana tindak lanjut penyelesaian masalah ini, agar tidak membahayakan penumpang.
Disisi lain, Anggota Komisi II DPRD Klungkung Komang Suantara meminta pertanggungjawaban pihak penyelenggara pelabuhan. Sebagai penyelenggara, dia mengkritik seharusnya sejak awal diterapkan prosedur yang jelas dalam pelayanan kepada penumpang.
Pelaksana pelabuhan maupun pihak lain, tidak bisa mengkambinghitamkan operator fast boat, ketika ambruknya jembatan penghubung tersebut. “Operator fast boat tidak bisa disalahkan dalam ini. Pengaturan penumpang saat uji coba seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana pelabuhan. Infrastruktur yang asal-asalan seperti ini yang dibangun oleh pihak penyelenggara pelabuhan, justru merugikan pihak operator,” tegas politisi Gerindra ini.
Pihaknya justru menyarankan agar UPP Nusa Penida mengejar kajian dari aparat penegak hukum yang sudah turun ke TKP terkait kasus ini, agar masalah ini menjadi terang benderang. Kalau struktur jembatan ini sudah tidak bisa dipertahankan, sebaiknya langsung diubah saja, dari pada nanti kembali membahayakan wisatawan.
Menjawab sorotan itu, Kepala UPP Nusa Penida Ketut Gede Sudarma, menegaskan pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Langkah antisipasinya, akan dilakukan rekayasa penguatan struktur jembatan. Terutama dengan penambahan besi baja di bagian bawahnya. Setelah perbaikan tuntas, nanti akan dilakukan uji coba lagi, untuk memastikan keamanannya dilalui para penumpang. (Bagiarta/balipost)
