JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyampaikan pernyataan terkait masalah operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Luhut mengatakan bahwa negara-negara maju hampir tidak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini tentunya berbeda dengan di Indonesia.
Masalah OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat disinggung Luhut beberapa waktu lalu di mana ia menyebut metode OTT bukan metode yang bagus. Menurutnya kala itu, solusi terbaik adalah dengan penerapan digitalisasi
“Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara-negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi,” katanya dalam Green Port Awards 2022, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (28/12).
Luhut memberi contoh digitalisasi yang telah diterapkan di sektor pelabuhan di mana kini para vendor tidak ada lagi yang membayar secara tunai. “Semua sudah digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT-OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan bahwa saat ini dunia telah betul-betul dikendalikan oleh teknologi. Ia pun mengajak pemangku kepentingan di pelabuhan, khususnya, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan terus membangun sistem digitalisasi.
“Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. ‘Ini negara katanya hebat tapi masih OTT aja’ kenapa? Berarti sistem kita ndak baik,” katanya.
Luhut mengungkapkan pemerintah pun saat ini terus membangun digitalisasi di berbagai sektor untuk bisa mengurangi peluang korupsi. Menurut dia, sistem digital akan menangkal terbukanya peluang perbuatan tidak terpuji itu. “Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat negara-negara maju bermartabat itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa, karena sistemnya bagus. Nah kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi,” ungkapnya.
Pengembangan ekosistem digital, lanjut Luhut, juga akan mendorong efisiensi. Salah satunya dengan implementasi green and smart port di sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Ia juga menargetkan sebanyak 149 pelabuhan di Indonesia akan dapat menerapkan ekosistem ramah lingkungan dan terintegasi secara digital pada 2024 mendatang menyusul 14 pelabuhan yang sudah menerapkannya tahun ini. “Inilah membangun satu ekosistem kita bernegara sehingga negara ini jangan jadi negara yang drama. Drama karena Anda senang lihat orang OTT-OTT. Karena ekosistem kita tidak bagus. Sekarang ekosistem itu dibangunkan. Jadi jangan membuat persepsi, memotong-motong apa yang ingin pemerintah lakukan. Pemerintah ingin melakukan efisiensi dengan digitalisasi, tadi bangun smart port, bangun juga green port. Ini penting,” tuturnya. (Kmb/Balipost)
