SEMARAPURA, BALIPOST.com – Dana desa yang diterima Kabupaten Klungkung dari pemerintah pusat pada 2018 turun dari tahun ini. Selain itu, peruntuknnya juga dituntut untuk pelaksanaan program yang mengarah pada penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klungkung, I Wayan Suteja, Rabu (20/12) dana desa yang dialokasikan untuk kabupaten Klungkung tahun ini mencapai Rp 44.540.097.000. Namun, pada 2018, berkurang Rp 1,2 miliar.
Hal tersebut disebabkan adanya penurunan alokasi dasar yang sebelumnya mencapai 90 persen menjadi 77 persen dari total dana keseluruhan secara nasional. “Adanya berubahan ini, secara otomatis berdampak pada jumlah ke daerah,” terangnya.
Disampaikan lebih lanjut, tahun depan juga, desa tetap mendapatkan dana formula yang pembagiannya mengacu pada angka kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis. Alokasi totalnya sebesar 20 persen, meningkat dari tahun ini yang hanya 10 persen.
Sementara untuk sisanya 3 persen berupa dana afirmasi. Ini hanya didapatkan Desa Pejukutan, Nusa Penida. “Dengan penurunan dana alokasi dasar, rata-rata dana yang diterima desa berkurang. Ada dari Rp 50 sampai 100 juta. Tetapi ada pula yang bertambah. Seperti Desa Batukandik, Nusa Penida dari Rp 1,1 miliar jadi Rp 1,5 miliar. Ini karena ada peningkatan dana formula,” ungkapnya.
Peruntukan dana itu, menurut pejabat asal Karangasem ini juga tak lagi fokus pada program fisik dan pemberdayaan masyarakat. Namun lebih mengarah pada penguatan ekonomi kerakyatan, yakni pengembangan produk unggulan desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penataan sarana olahraga dan embung desa. “Dari Kementerian Keuangan juga disarankan penggunaan dana ini bisa lebih banyak ke program padat karya. Kalau untuk embung, rasanya sulit dibangun. Itu perlu lahan luas,” sebutnya. (Sosiawan/balipost)
