SEMARAPURA, BALIPOST.com – Program Universal Health Coverage (UHC) terus disosialisasikan Pemkab Klungkung. Langkah ini untuk mendorong masyarakat supaya segera mendaftar sebagai peserta.
Bahkan, untuk menggenjot itu, Perbekel juga harus berperan aktif dalam memberikan imbauan. Hal tersebut disampaikan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta disela-sela penyerahan 1.039 kartu JKN-KIS yang di Desa Selat dan Desa Tojan, Jumat (22/12).
Program UHC menjadi komitmen daerah untuk terus membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis pasca integrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Kabupaten Klungkung merupakan Kabupaten kedua yang melaksanakan program ini setelah Badung. “Kesehatan harus diperhatikan demi meningkatkan kualitas masyarakat,” ungkapnya.
Mewujudkan pencapaian penjaminan kesehatan secara menyeluruh, mulai 1 November tahun ini, Pemkab menganggarkan Rp 2,9 milyar lebih untuk mendanai kepesertaan. Pada 2018 telah dirancang anggaran sebesar Rp 17,9 miliar. Berdasarkan data Disdukcapil tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Klungkung mencapai 230.684 jiwa dengan jumlah kepesertaan JKN (BPJS) per 30 September 2017 sebanyak 122.755 jiwa (53,21%). Jumah tersebut terbagi dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebesar 52.854 jiwa, kepesertaan PBI APBD sebesar 19.889 jiwa, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 19.351 jiwa, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 26.678 jiwa dan mandiri sebesar 3.515jiwa. “Dari data tersebut masih ada 46,78 persen penduduk Kabupaten Klungkung belum menjadi peserta JKN. Ini yang menjadi perhatian pemkab. Yang ditanggung untuk layanan kelas III,” tegasnya.
Proses pendaftaran sebagai peserta juga dirancang lebih singkat. Jika sebelumnnya harus melalui Dinas Kesehatan, sekarang perangkat Desa bisa memfasilitasi warganya langsung ke BPJS. Diharapkan, program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan kesehatan ditengah situasi ekonomi yang belum stabil akibat erupsi Gunung Agung. “Mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Desa dan kadus masing-masing desa harus secara bergerilia menjemput bola mendaftarkan warganya,” tegas Suwirta.
Ditambahkan, selain untuk meningkatkan derajat kesehatan, progran ini juga mampu memberikan peningkatan PAD yaitu pendapatan kapitasi. Jika pada tahun 2016 realisasi Rp 4,9 miliar lebih, tahun ini dirancang 6,7 milyar lebih dan 2018 sebesar 11,8 milyar lebih. “Pendapatan ini akan kembali dinikmati masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan khususnya di Puskesmas-puskesmas,” tandasnya. (Adv/balipost)
