SEMARAPURA, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Klungkung kembali melakukan observasi ke Nusa Penida, Selasa (21/2). Mereka mendapat banyak aspirasi dari pelaku pendidikan, terkait kondisi sekolah, terutama masalah infrakstruktur dan fasilitas penunjang yang masih minim. Bahkan, minimnya fasilitas seperti buku sebagai bahan ajar kepada siswa, membuat para guru kebingungan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, sesuai dengan Kurikulum Merdeka Belajar.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung Wayan Buda Parwata, saat dihubungi usai observasi, menyampaikan kondisi sekolah, terutama Sekolah Dasar di Nusa Penida memang memprihatinkan. Sebagai daerah kepulauan, Nusa Penida belum mendapatkan fasilitas penunjang yang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Seperti yang terungkap saat legislator dari Komisi III DPRD Klungkung dipimpin langsung Ketua Komisi III I Nengah Ary Priadnya, turun ke SDN 6 Kutampi, keberadaan buku sebagai bahan ajar di sekolah ini sangat minim.
Buda Parwata, bersama Anggota Komisi III DPRD Klungkung sempat berdialog dengan Kepala SDN 6 Kutampi I Nyoman Sinta, S.Pd., SD., dan para guru setempat. Perubahan kurikulum sebagai pegangan untuk kegiatan belajar mengajar, dari Kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Merdeka Belajar, belum diikuti dengan kesiapan sekolah dalam menyediakan bahan ajar seperti buku. “Selain itu, para guru juga mengeluhkan kurangnya pelatihan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar ini. Situasi ini membuat para guru bingung,” sorot politisi Partai Hanura ini.
Temuan ini cukup mengejutkan, di tengah wacana perkembangan pesat Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata, yang ternyata tidak linier dengan peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan di daerah kepulauan itu. Maka, pihaknya pun mendesak Dinas Pendidikan Klungkung untuk senantiasa mengetahui bagaimana situasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian segera memberikan solusi, agar situasi seperti ini tidak berlarut-larut. Bahkan, Nusa Penida harus menjadi prioritas, agar dalam kegiatan belajar mengajar Nusa Penida tidak selalu tertinggal.
Tidak hanya itu, Komisi III DPRD Klungkung juga menemukan kondisi tembok penyengker sekolah yang jebol, akibat bencana banjir bandang Desember 2021 lalu. Menyikapi situasi itu, Buda Parwata memberikan masukan kepada pihak sekolah agar segera membuat proposal kepada Dinas Pendidikan Klungkung dan ditembuskan ke Komisi III DPRD Klungkung untuk segera mendapat penanganan pemerintah daerah. “Pihak sekolah juga memohon bantuan komputer atau laptop sebanyak 2 atau 3 unit, untuk siswa kelas V, karena selama ini siswa terpaksa harus ke SMP Negeri 1 Batununggul, untuk mengikuti UNBK lantaran keterbatasan fasilitas,” tegasnya.
Hasil observasi lainnya juga mengungkap bahwa banyak sekolah masih kekurangan Guru Bahasa Daerah. Laporan-laporan dari aspirasi masyarakat, utamanya pelaku pendidikan terus masuk ke Komisi III untuk diwacanakan dan segera mendapat atensi serius pemerintah daerah. Sementara untuk mengatasi kekurangan itu, sekolah masih mengandalkan Guru Agama, agar tidak terjadi kekosongan. Hal-hal seperti ini, diharapkan mampu diatasi dengan cepat, sehingga ketimpangan kualitas pendidikan di Nusa Penida dengan di daerah lainnya di Klungkung, tidak semakin jauh. (Bagiarta/Balipost)
