Bupati Jembrana I Nengah Tamba melepas ratusan CPMI (calon pekerja migran Indonesia) dan pemagangan. Serta melakukan penandatanganan MoU dengan P3MI dan LPK terakreditasi sebagai bentuk jaminan keamanan dan kerjasama dalam proses rekrutmen maupun pelatihan bagi CPMI. (BP/Ist)

NEGARA, BALIPOST.com – Upaya pemerintah Jembrana dalam mensejahterakan masyarakatnya dalam dunia kerja ke luar negeri terealisasi kembali. Kali ini sebanyak 143 CPMI (calon pekerja migran Indonesia) dan pemagangan dilepas Bupati Jembrana I Nengah Tamba ditandai dengan penyematan pin, Minggu (26/2) di Gedung Kesenian Ir Soekarno.

Pemkab Jembrana juga menggelar Job Fair (bursa kerja) sebagai upaya pengentasan pengangguran bagi pencari kerja. Job Fair melibatkan 20 perusahaan dengan menyediakan 3.733 lowongan kerja baik dalam maupun luar negeri.

Penyediaan dunia kerja ke luar negeri, juga dilaksanakan MoU dengan P3MI dan LPK terakreditasi sebagai bentuk jaminan keamanan dan kerjasama dalam proses rekrutmen maupun pelatihan bagi CPMI. Bupati I Nengah Tamba ingin membuktikan bahwa anak – anak muda Jembrana berpeluang besar dan terjamin keamanannya bekerja sebagai CPMI. “Itu kita kolaborasikan dengan BP3MI yang saling membantu mulai sebelum dia bekerja saat bekerja dan setelah bekerja. Kolaborasi dengan BP3MI ini menjadi yang pertama di Bali dalam memberangkatkan CPMI,” ujarnya.

Baca juga:  Penuhi Janji, Bupati Tamba Bangun Sumur Bor di Tukadaya

Melalui pelepasan CPMI dan pemagangan tersebut pihaknya mengatakan mereka akan menghasilkan banyak devisa bagi kabupaten Jembrana sehingga terjadi perputaran ekonomi yang signifikan. “Sebagai contoh setidaknya ada 3.000 hingga 4.000 PMI yang bekerja ke luar negeri, bayangkan berapa banyak devisa yang dihasilkan oleh mereka. Ini yang akan terus kita dorong kedepannya demi kesejahteraan masyarakat Jembrana,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Dinas PMPTSPTK Jembrana, Made Gede Budhiarta mengatakan ditengah maraknya berbagai persoalan berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja keluar negeri baik itu CPMI maupun pemagangan diperlukan andil pemerintah dimana banyak sekali persoalan mulai dari pemberian informasi, proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, monitoring, evaluasi dan sustainable dari program itu.

Baca juga:  Bali Jadi Pertama di Indonesia Capai Rasio Elektrifikasi 100 Persen

“Kalau pemerintah sendiri melaksanakan itu semua sudah pasti tidak bisa, tetapi dalam hal ini pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi pada titik rawan dalam proses pemberangkatan CPMI,” katanya.

Ia menyebut di tahun ini Bupati Jembrana menargetkan ada 20 PMI dimasing – masing desa/kelurahan, sehingga tahun ini target setidaknya ada 1.000 PMI. “Bertolak dari hal itu, hari ini kita juga MoU dengan 6 P3MI dan 13 LPK yang sudah terakreditasi. Hal ini juga terkait dengan pengembangan BLK yang saat ini kita tahu sangat terbatas dari sisi SDM, sarana prasarana dengan beban 20 PMI per desa tentunya kita harus bersinergi dengan LPK maupun P3MI,” ungkapnya.

Baca juga:  Dari Pemberlakuan Syarat Rapid Test Ketapang-Gilimanuk Beda hingga Ketut Maha Agung Resmi Jabat Kajari Badung

Terkait keberangkatan, Budhiarta menjelaskan total ada 143 orang yang dilepas. Dari 143 orang tersebut 113 pemagangan dan 30 CPMI. “Adapun beberapa tujuan negara diantaranya Polandia 23 orang, Turki 7 orang, Taiwan 33 orang, Jepang 80 orang,” terangnya.

Kepala BP3MI Provinsi Bali A.A Gede Indra Hariawan mengapresiasi pemerintah kabupaten Jembrana dalam memberangkatkan PMI melalui kolaborasi berbagai pihak. “Kepada peserta CPMI saya minta untuk menjaga nama baik daerah, jaga nama baik bangsa, pergunakan momen tersebut untuk belajar dan meniti ilmu di luar negeri agar nantinya sekembalinya ke daerah asal dapat berwirausaha untuk mendukung Jembrana emas,”tandasnya. (Adv/Balipost)

BAGIKAN