DENPASAR, BALIPOST.com – Bencana erupsi Gunung Agung diperkirakan memberikan dampak yang signifikan terhadap perolehan pendapatan 2018 mendatang. Mengingat, jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali mengalami penurunan.
Karena itu, mengemuka usulan agar dilakukan rasionalisasi terhadap sejumlah biaya sebagai bentuk empati terhadap kondisi perekonomian masyarakat secara umum. Hal ini ditegaskan anggota DPRD Denpasar A.A. Ngurah Gede Widiada, Selasa (26/12).
Menurutnya, melihat perkembangan yang terjadi, target-target yang dirancang dalam APBD 2018 akan sulit bisa terealisasi, terutama untuk bidang pendapatannya. Karena itu, perlu jiwa besar untuk melakukan langkah strategis untuk mengamankan proses pembangunan agar bisa lebih mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sidang paripurna pengesahan RAPBD 2018 belum lama ini, Pemkot telah menetapkan besaran pendapatan daerah mencapai Rp 1,88 triliun lebih, yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD dirancang sebesar Rp 794,21 miliar lebih yang berasal dari pajak daerah, retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. PAD yang dimaksud telah memberikan kontribusi sebesar 43,39 persen tehadap pendapatan daerah.
Widiada mengatakan, setelah pihaknya melakukan pantuan ke lapangan di beberapa kawasan pariwisata, kondisinya sangat lesu. Bahkan tingkat hunian hotel besar ada yang di posisi 15 persen. “Sebagai anggota dewan dari Partai NasDem, saya mengusulkan agar dilakukan rasionalisasi terhadap pos-pos pendapatan serta pos lain yang memungkinkan untuk diubah,” ujar Widiada.
Dikatakan, para pelaku pariwisata menyebutkan Bali telah kehilangan revenue selama satu bulan terakhir (26 hari) sekitar Rp 13 triliun. Bila kondisi ini tetap berlanjut, target pendapatan dalam APBD akan turun dratis. “Jangan sampai kita memaksakan target yang nantinya sangat membenani pembayar pajak,” harapnya.
Widiada menyebutkan, pos-pos yang bisa dirasionalisasi bisa mencakup beberapa pos di semua OPD. Misalnya saja, di Sekretariat Dewan, ada rasionalisasi pada biaya rapat serta perjalanan dinas dewan. Demikian pula di OPD lainnya, bisa melakukan langkah bijak dalam merasionalisasi biaya perjalanan dinas. “Ini sebagai bentuk keprihatinan kita atas kondisi yang ada,” jelasnya. (Asmara Putera/balipost)
