MANGUPURA, BALIPOST.com – Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa memimpin rapat koordinasi (takor) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (monev) kebijakan migas di Kabupaten Badung, Senin (15/5) di ruang rapat Kriya Gosana, Puspem Badung. Turut hadir, Kadek Prima Parrhesia dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, Ida Ayu Ratih Herawati dari Tim Hiswana Migas Provinsi Bali, perwakilan Polres Badung, AA Ari Dwipayana, perwakilan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, Viranita Indah Irijanti, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung, I Made Prima Jaya, DLHK Badung, I Nyoman Karta, perwakilan Satpol PP Badung I Nyoman Alit Arsana, perwakilan OPD terkait di lingkup Pemkab Badung, PT Pertamina, para agen dan pangkalan elpiji di Badung.
Wabup Suiasa dalam arahannya mengatakan, pengelolaan, penyediaan dan distribusi gas elpiji 3 kg mendapat perhatian yang serius dari Pemkab Badung. Hal ini senantiasa dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian inflasi di Kabupaten Badung. Sebab, beberapa komoditas cenderung memberi kontribusi terhadap tidak terkendalinya inflasi, salah satunya elpiji 3 kg.
Setelah dicermati dan didalami, ada satu sistem alur yang harus dibenahi dan harus dibuat satu pengaturan tata kelola secara baik di Kabupaten Badung, terlebih dalam rangka memenuhi hak masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan elpiji yang bersubsidi. Jangan sampai elpiji 3 kg yang bersubsidi itu diterima atau dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak. Maka, harus dipastikan kapasitas elpiji 3 kg yang bersubsidi. Artinya, kapasitas yang dimaksudkan adalah cukupnya ketersediaan dan cukupnya pasokan gas elpiji bagi masyarakat di Kabupaten Badung.
“Yang kita akan distribusikan pada masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg yang bersubsidi itu. Ketika kapasitas ini tidak terpenuhi, otomatis akan sulit dan berat bagi kita mengendalikan inflasi. Ketika kapasitas tidak terpenuhi maka permintaan itu tidak seimbang dengan ketersediaan yang akan mengakibatkan harga akan naik. Ini akan berat buat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, petani dan nelayan. Maka itulah melalui rapat ini kita upayakan agar terkait analisa pemenuhan kapasitas terkait kebutuhan elpiji 3 kg ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, untuk mewujudkan ini harus dimulai dari hulu. Harus dibuatkan data base yang bersifat by name by address dan berapa kuota yang dibutuhkan. “Inilah yang nanti kita buatkan komitmen bersama antara pemerintah yang menangani soal energi dan migas dengan jajarannya di Provinsi Bali yaitu Pertamina. Kita akan koordinasikan dan sinergikan soal ini, sehingga kebutuhan akan elpiji bisa terpenuhi, kemudian nanti tepat sasaran juga, itu yang akan kita jaminkan. Dengan demikian, nanti akan kita hubungkan dan sinergitaskan dengan pengusaha dengan agen-agen termasuk juga pangkalan itu sendiri,” pungkas Suiasa. (Adv/balipost)
