MANGUPURA, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang di Bali kepada ribuan peserta dari berbagai unsur kementerian, lembaga pemerintah daerah di Indonesia yang telah hadir langsung mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJPN 2025 – 2045 di Nusa Dua Convention Center 1, ITDC, Nusa Dua, Badung, Senin (22/5). Musrenbangnas di Pulau Bali turut juga dihadiri secara daring oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dan dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI.
Gubernur Koster mengucapkan terimakasih kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah memilih Bali sebagai tempat dilaksanakannya Musrenbangnas RPJPN 2025-2045. Dikatakan, ini adalah bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali yang masih memulihkan kepariwisataan dan perekonomian Bali, setelah terpuruk selama hampir 3 tahun mengalami pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, mewakili Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali dan masyarakat Bali mengucapkan terimakasih kepada Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Gubernur Koster mengatakan, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah momentum 20 tahun sekali yang menjadi sejarah untuk membangun masa depan bangsa dan negara Indonesia. Sehingga pelaksanaan Musrembangnas RPJPN 2025-2045 harus diisi dengan rumusan program yang baru melalui penyelarasan pemikiran dan pandangan, memberikan masukan, menyampaikan aspirasi agar konsep dan materi RPJPN 2025-2045 yang dirancang oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi semakin komprehensif, detail dari sisi kepentingan strategis nasional dan mengakomodasi berbagai potensi kekayaan serta kepentingan daerah di seluruh Indonesia.
Sehingga dapat diintegrasikan secara vertikal dan horizontal. “Saya sangat berharap, agar secara prinsip dalam konsep RPJPN 2025-2045 ini berisi arahan dan upaya membangun serta memberdayakan daerah secara optimal untuk membangun masa depan Indonesia guna terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bersifat ideologis berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” tandas Gubernur Koster.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Koster memberikan sumbang saran dihadapan ribuan peserta Musrenbangnas dari seluruh Indonesia dengan harapan arah pembangunan Indonesia di 20 tahun ke depan semakin kuat dengan memiliki dimensi untuk memperkuat ideologi kebangsaan di dalam membangun bangsa Indonesia. Sumbang saran yang disampaikan Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini diantaranya, pertama, wujud Indonesia Emas tahun 2045 adalah Indonesia yang ideologis, yakni Indonesia yang Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
Kedua, dalam Musrenbangnas ini perlu suatu pendekatan rancangan pandangan baru agar arah pembangunan Indonesia ke depan tidak terbawa arus kapitalisme global, melainkan pembangunan Indonesia secara nyata agar terus berpihak kepada rakyat, mengingat kita terlalu lama terombang-ambing oleh arus global yang akhirnya tidak bergerak berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh semua daerah di Indonesia. Hingga pada akhirnya Indonesia menjadi banyak tergantung dengan negara – negara dari luar.
“Hal ini menurut saya ke depan sangat membahayakan. Jadi harus menjadi catatan Kita semua. Kalau Kita memanfaatkan kekayaan yang ada di Indonesia, maka tidak semestinya Kita banyak mengantungkan diri dengan negara lain di dunia, Saya kira ini harus menjadi prinsip yang harus dituangkan di dalam RPJPN 2025 – 2045,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Ketiga, dalam konteks 20 tahun ke depan, kita juga harus memikirkan pangan agar Indonesia bisa berdaulat dibidang pangan, bukan lagi ketahanan pangan. “Mampukah Indonesia berdaulat dibidang pangan? Saya yakin sangat mampu, karena Indonesia sebagai negara agraris tidak semestinya kita mengimpor beras, garam, hingga bawang putih. Untuk itu, regulasi yang ramah impor menurut S’saya harus dirombak secara menyeluruh agar regulasinya pro rakyat Indonesia,” tandasnya.
Regulasi yang ramah impor itu, kata Gubernur Koster sangat menyulitkan kita untuk memberdayakan potensi ekonomi daerah. Dimana, pertanian dibangun dengan serius dari hulu, tetapi ketika di hilir malah impor beras. Sehingga petani tidak mampu menikmati harga dari beras, karena beras lokal dibuat mahal dan menjadi tidak laku di pasaran. “Saya sudah diskusi dengan Bulog Bali, bahwa saya tidak setuju ada beras impor ke Bali, karena Bali ini surplus beras. Kalau Bulog mau beli beras, beli-lah beras dari hasil petani kita di Bali, jangan beli beras dari negara luar, agar rakyat kita sejahtera. Kalau kita membeli beras lokal, maka perputaran ekonomi akan terjadi di dalam negeri, sehingga persoalan impor beras sudah waktunya untuk diakhiri,” tegas mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Keempat, dalam forum Musrenbangnas ini perlu didiskusikan pemikiran – pemikiran Bung Karno dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berbasis pada kekuatan wilayah. “Mau diapakan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua dan seterusnya, termasuk juga mau diapakan Bali. Itu yang saya harap segera harus dilakukan pendekatan, sehingga RPJPN ini bisa mengempowerment, memberdayakan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing – masing. Jadi ini harus dijadikan sebagai suatu paradigma di dalam menyusun RPJPN agar betul – betul mengantarkan Indonesia ini bebas dari ketergantungan negara lain untuk hal – hal yang prinsip dan mendasar,” jelas Gubernur Bali jebolan ITB ini.
Pada kesempatan ini, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Bali baru saja meluncurkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru atas arahan dari Presiden ke-5 RI, Prof. Dr. (HC), Hj. Megawati Soekarnoputri. Jadi Bali tidak lagi memikirkan Bali 20 tahun, tetapi sudah memikirkan Bali 100 tahun ke depan yang juga sudah mendapatkan arahan dari Menteri PPN RI, Suharso Monoarfa. “Terimakasih, saat ini sedang kami persiapkan supaya menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk menjaga Bali secara berkelanjutan,” ucapnya.
Gubernur Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali juga telah bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam menyusun Transformasi Ekonomi Kerthi Bali menuju Bali Era Baru, Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Dokumen Transformasi Ekonomi Kerthi Bali ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Transformasi Ekonomi Indonesia dengan tujuan agar sejalan dengan RPJPN 2025 – 2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk secara bersama – sama mendukung penyusunan RPJPN 2025 – 2045. Sehingga dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara nyata dan merata di seluruh Indonesia dengan tujuan cita – cita Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan secara bersama – sama.
Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Koster yang telah hadir dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045. Lebih lanjut, Menteri Bappenas menyampaikan capaian yang diraih selama 10 tahun terakhir dalam pembangunan tahun 2014 – 2022. Yaitu, perkuatan reformasi birokrasi, perkuatan program kesejahteraan sosial masyarakat, hilirisasi sumber daya mineral (Nikel), penataan destinasi pariwisata prioritas, penerapan kebijakan BBM satu harga, pemindahan Ibu Kota Nusantara, dan percepatan pendaftaran tanah di seluruh Tanah Air.
Indonesia ke depan juga dijelaskannya memiliki tantangan global yang semakin kompleks dan sangat cepat di segala bidang yang meliputi demografi global, disrupsi teknologi, perdagangan internasional, urbanisasi dunia, luar angkasa, keuangan internasional, perubahan iklim, persaingan sumber daya alam, penduduk kelas menengah, serta geopolitik.
Oleh karena itu, Suharso Monoarfa mengajak peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJPN 2025 – 2045 dari masing – masing daerah seluruh Indonesia di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memuat unsur – unsur yang memiliki keselarasan dengan RPJPN. Seperti, unsur sasaran utama pembangunan, upaya transformasi super prioritas, tahapan transformasi pembangunan, hingga pembiayaan pembangunan. “Dalam kesempatan ini, saya memberikan apresiasi kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah menyusun Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” pungkasnya. (Kmb/Balipost)
