SEMARAPURA, BALIPOST.com – Partai Hanura telah menyatakan untuk mendukung Tjokorda Bagus Oka dan I Ketut Mandia (Bagia) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Klungkung yang berlangsug 27 Juni 2018. Namun demikian, pernyataannya yang verbal kembali memicu ketidakpuasan dari kader partai di Klungkung, Dewa Gede Alit Saputra.
Atas hal tersebut, dirinya memuntut pertanggungjawaban ke Korwil yang mengawal rekomendasi itu. “Saya tidak jalan sendiri. Keputusan sebenarnya sudah jelas PAC dan DPC sepakat usung Suwasta. Pasukan kami seperti tergantung. Masak kita disuruh hadir ke Bagia tanpa ada rekomendasi. Ini bahasa apa? intruksi harus jelas,” tegasnya.
“Rekomendasi seperti sirkus. Seperti pencak silat yang tak membawa senjata. Arimbawa (Korwil Bali, NTB dan NTT, red) datang ke Puri tapi tidak bawa rekomendasi. Ini kan juga konyol. Hanura Klungkung punya lima kursi tapi tidak ambil bagian dalam pesta. Saya minta pertanggungjawaban,” ungkapnya, Rabu (10/1).
Keputusan tersebut dipandang membuat fraksi di DPRD Klungkung dirundung rasa dilema. Ia pun menegaskan, kekutsertaannya mengantarkan paket Suwasta pada pendaftaran ke KPU bukan sebagai bentuk perlawanan atau membelot dari partai.
Justru sebagai bentuk protes kepada DPP. “Justru saya kasihan sama semua pengurus dan DPC Hanura Klungkung yang sudah jungkir balik berjuang dari awal. Namun keputusan dan aspirasi yang disampaikan tidak ditanggapi,” ujarnya.
Sementara itu, Korwil Bali, NTB dan NTT Partai Hanura, I Kadek Arimbawa menyatakan keterlambatan keluarnya rekomendasi untuk mengusung karena terbentur waktu penyelesaian di DPP. “DPP mengeluarkan 170 rekomendasi. Paling banyak sehari 20 rekomendasi bisa diselesaikan. ini yang menyebabkan keterlambatan keluar,” jelasnya.
Pria yang juga dikenal dengan nama Lolak ini tidak mempersoalkan partai Hanura hanya sebagai pendukung saja di Pilkada. Menurutnya yang terpenting adalah upaya untuk memenangkan. “Apa artinya pengusung jika nantinya tidak menang,” ujarnya.
Ia pun sudah mendengar ada kader yang mengantar salah satu paslon ke KPU. Namun itu tak dipermasalahkan selama rekomendasi belum keluar. Jika sudah, seluruhnya akan untuk dibahas lebih lanjut. “Kalau tidak sejalan, lihat saja nanti. Apapun kebijakan partai harus diamankan. Kalau tidak, maka dikeluarkan,” tegasnya. (Sosiawan/balipost)
