SINGARAJA, BALIPOST.com – Puluhan Tenaga Honorer Daerah di Kabupaten Buleleng pada Senin (29/5) kembali mendatangi Gedung Dewan. Kedatangan puluhan tenaga honorer daerah ini, guna memastikan Dewan Buleleng mengawal serius usulan untuk kebutuhan formasi P3K khusus tenaga honorer Daerah dan Honorer K2 ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Di samping itu pula, sembari menunggu keputusan usulan yang disampaikan, tenaga honorer yang tergabung dalam Tim 11 ini juga meminta peningkatan kesejahteraan dari Pemerintah Daerah. Perwakilan Tenaga Honorer, Nyoman Suardana menjelasan kedatangannya guna memastikan keseriusan DPRD Buleleng dengan Pemerintah Daerah terkait usulan yang disampaikan ke Menpan RB. “Kemarin kita sudah bersama-sama menyampaikan usulan ke Menpan RB, usulan ini agar benar-benar diperjuangkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah,” ucap Suardana.
Selain usulan itu, Tim 11 juga meminta agar DPRD Buleleng bisa memfasilitasi keinginan para tenaga Honorer dalam hal peningkatan kesejahteraan, utamanya gaji. Mengingat dari 83 Tenaga Honorer yang tersisa rata-rata sudah mengabdi 18 tahun di Kabupaten Buleleng.
“Sebelum ada formasi pengangkatan tenaga honorer ini, kami juga meminta kesejahteraan dari pemerintah daerah. Dua tahun lalu itu, ada kenaikan berkala. Tahun ini tidak ada. Dari 15 tahun ke bawah sekian gajinya. 15 tahun ke atas sekian,” tutur pegawai yang berdinas di Satpol PP Kabupaten Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna menjelaskan Usulan pengangkatan Tenaga Honorer Daerah ini sudah disampaikan ke Menpan RB pada 22 mei 2023 lalu oleh Komisi I DPRD Buleleng dan BKPSDM Kabupaten Buleleng. “Kita saat ini masih sifatnya menunggu,karena masalah ini bukan hanya terjadi di Buleleng, bahkan hampir di seluruh wilayah di Indonesia,” terang Supriatna.
Sementara tuntutan kesejahteraan para tenaga honorer ini, Supriatna akan membahas kembali bersama Pemerintah Daerah karena ini menyangkut kekuatan keuangan Daerah. “Nanti dalam pembahasan APBD perubahan coba kita dorong. Mudah-mudahan juga disepakati oleh tim anggaran di kabupaten. DPRD Buleleng pasti memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat paling tidak sisi kesejahteraan bisa dibantu,” sebutnya.
Menurut Supriatna, sebagai alternatif kesejahteraan pegawai, nantinya bisa dianggarkan pada anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sebelumnya para tenaga Honorer ini dianggarkan dari Belanja Pegawai. “Komisi I kemarin sudah diberikan solusi dari Menpan RB bahwa nanti bisa dianggarkan di belanja barang dan jasa. Karena gaji mereka bervariasi tergantung masa kerjanya,” tutup pria asal Desa Tejakula ini. (Nyoman Yudha/balipost)
