DENPASAR, BALIPOST.com – Di saat petugas Imigrasi Denpasar mengadakan apel dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-68, sejumlah petugas tetap melayani pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Denpasar, Jumat (26/1). Sementara Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM (Kemenkumham) Bali, Maryoto Sumadi, M.S.,S.H.,M.H., didampingi Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ignatius Purwanto, menyampaikan sejumlah persoalan yang mesti dihadapi oleh jajaran keimigrasian.
Sebagaimana pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang dibacakan Maryoto Sumadi, sebagai Aparatur Sipil Negara, sudah seyogyanya petugas imigrasi melayani masyarakat. “Ingat, saudara adalah pelayan masyarakat. Bukan dilayani masyarakat,” tandas Yasonna Laoly melalui Kakanwil Depkum HAM Bali.
Maryoto menambahkan, di tahun 2018 ini saatnya dilakukan perubahan. “Saya tidak mau mendengar lagi ada pungutan liar (pungli) atau jalur-jalur khusus dalam pengurusan dokumen keimigrasian,” tegas menteri dalam sambutanya.
Dikatakan, bahwa keamanan negara terhadap bahaya asing salah satu tanggungjawab petugas imigrasi. Sehingga pengawasan sangat diperlukan sehingga dapat mengantisifasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Melalui Hari Bhakti Imigrasi ke-68 ini, Kementrian Hukum dan HAM juga menyampaikan sejumlah hal yang menjadi atensi jajaran imigrasi. Pertama adalah pelayanan keimigrasian yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Sehingga menteri minta petugas memperbaiki kualitas layanan seperti Simkim, karena ini merupakan handalan meminimalisir “leak time” atau keterlambatan. Kedua adalah kinerja petugas.
Pascadeklarasi janji kinerja, petugas imigrasi diharapkan membangun zona integritas bebas korupsi. Ketiga diminta kerja profesional, akuntabel dan transfaran, dan yang terakhir memberikan peningkatan pelayanan online dalam rangka mempercepat penyelesaian perizinan berusaha.
Dalam apel yang berlangsung di Kantor Imigrasi Denpasar Jumat pagi, juga diberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang dinilai ikut andil dalam menyukseskan program imigrasi. (Miasa/balipost)
