MANGUPURA, BALIPOST.com – Wakil rakyat di DPRD Kabupaten Badung meminta eksekutif gerak cepat dalam menangani tebing penyangga Pura Luhur Uluwatu, Desa Pecatu, Kuta Selatan yang mengalami keretakan. Legislator di Gumi Keris tidak ingin rencana perbaikan tebing ditunda-tunda lantaran kondisi tebing yang kian memburuk perlu mendapatkan penanganan sesegera mungkin. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata, saat dihubungi Rabu (13/9).
Menurut Parwata, perbaikan tebing di Pura Luhur Uluwatu harus menjadi program prioritas dari Pemkab Badung. “Segera perbaiki, jangan ditunda-tunda lagi. Kami di dewan bersama pemerintah sudah sepakat, jadi segera eksekusi,” tegasnya.
Menurutnya, perbaikan tebing yang telah mengalami kerusakan sejak lima tahun silam ini dapat dianggarkan melalui pos belanja tidak terduga (BTT). “Ada dana BTT Rp72 miliar, itu bisa dipakai untuk perbaikan. Kami sudah minta PUPR agar tahun ini dikerjakan,” ujarnya.
Politisi asal Dalung, Kuta Utara ini mengatakan, Pemkab Badung berkewajiban menjaga keutuhan Pura Luhur Uluwatu sehingga tetap lestari. “Kita harus tetap menjaga kelestariannya. Karena itu, pemerintah berkewajiban menganggarkan dan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan, pihaknya telah menugaskan tim teknis guna memastikan kerusakan tebing. “Tim kami sudah turun. Tindak lanjutnya akan dilakukan scan batuan dalam untuk memastikan kondisi di dalam batuan tebing,” ungkapnya.
Menurutnya, pemindaian batuan akan dilakukan segera, mengingat kondisi tebing penyangga Pura Luhur Uluwatu harus ditangani segera. “Sesuai penugasan Bapak Bupati dan Bapak Sekda, akan dilakukan (scan batuan) di perubahan APBD 2023 ini. Setelah selesai, baru dilakukan penanganan abrasi tebing,” tegasnya. (Parwata/balipost)
