Seorang warga memesan beras di salah satu kios pedagang di pasar tradisional. (BP/Dokumen)

DENPASAR, BALIPOST.com – Mengawal dan menata peradaban Bali menjadi tantangan serius generasi ke depan. Tantangan ini hendaknya menjadi daya tawar pemilih Bali pada pesta politik yang kini bergulir. Politikus jangan sebatas menawarkan janji kepada Bali. Penguatan ekonomi dan pengawalan peradaban Bali mesti menjadi agenda strategis dan realistis jika ingin memenangkan suara pemilih di Bali. Pandangan ini disampaikan dua guru besar yakni akademisi Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha dan akademisi Undiknas University Prof. IB Raka Suardana, kepada Bali Post, Selasa (28/11).

Prof Ramantha mengingatkan secara jumlah pemilih Bali memang relatif kecil, namun kualitas dan kemenangan di Bali akan memberikan bobot lebih. Untuk itu, pada putaran kampanye Pilres kali ini, pendekatan kampanye di Bali hendaknya berpihak pada kepentingan penguatan ekonomi krama Bali dan strategi pengawalan budaya Bali. ‘’Bali jangan dijadikan lahan untuk menjual rencana atau janji. Program strategis capres hendaknya berpihak dan akomodatif terhadap penguatah ekonomi Bali,’’ ujarnya.

Baca juga:  Masih Jalani PPKM Level 3, Zona Risiko COVID-19 Bali Juga Belum Berubah

Prof. Ramantha mengingatkan program rutinitas dan monoton harus dievaluasi. “Mereka harus mengkampanyekan program yang sesuai dengan jangka menengah, panjang pembangunan Provinsi Bali atau blue print dari pengembangan perekonomian daerah Bali,” ujarnya. Untuk itu, para calon harus tahu desa, kala, patra untuk menyampaikan visi misi dan programnya. “Bali membutuhkan apa, pembangunan jangka pendek, menengah, jangka panjang, itu yang harus dipikirkan programnya, seperti kita di Bali enam dari keunggulan Bali yang lain, Bali sangat ketergantungan dari pariwisata dan pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Jadi kita harapkan mereka menyampaikan programnya untuk menunjang pariwisata budaya Bali,” ujarnya.

Misalnya, menambah dana transfer ke Bali dua kali lipat daripada yang diberikan saat ini. Pariwisata adalah sektor yang mendatangkan devisa terbesar kedua saat ini sehingga dengan demikian diharapkan mereka dapat bereinvestasi melakukan perawatan budaya Bali baik perawatan benda maupun tak benda dengan menambah dana transfer yang lebih banyak.

Baca juga:  Atasi Krisis Air, Desa Amerta Bhuana Bangun Pompa Hindropande

“Apakah dalam melestarikan desa adat, subak yang sudah mendapat pengakuan warisan budaya dunia sehingga mereka harus terang-terangan berjanji seperti itu, bila perlu mereka jadikan proyek strategis nasional. Program sederhana lainnya membuat pengolahan sampah seperti Jepang, pengolahan sampah di Sanur, Nusa Dua membumi tidak terpecahkan sampai sekarang, itu yang bisa diselesaikan dari dana pusat, karena Bali tujuan wisata internasional mendatangkan devisa banyak, kenapa pusat engga berani reinvestasi di bidang pengolahan sampah,” bebernya.

Menurutnya, para calon harus berani menempatkan proyek strategis nasional sehingga acara internasional yang sering dilaksanakan di Bali tidak terganggu dengan sampah. Dengan demikian dapat menjadikan perekonomian di daerah Bali seimbang.

Baca juga:  Gedung DPRD Buleleng Kosong, Puluhan Pedagang Ikan Gagal Bertemu Wakil Rakyat

Di pihak lain, tingginya jumlah pemilih pemula dan kalangan generasi muda di Bali hendaknya juga dipetakan para politisi dan jurkam masing-masing kandidat. Program unggulan yang berpihak dan strategis untuk membangun SDM Bali hendaknya dirancang jelas.

Prof. IB Raka Suardana mengatakan, berharap para calon memikirkan penguatan ekonomi Bali terutama sektor primer dan UMKM. “Tidak hanya menang secara politis saja tapi juga berpikir agar Bali perlu diselamatkan secara ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, program para calon agar memiliki concern pada SDM Bali yang mengalami gempuran SDM luar Bali sehingga secara ekonomi kalah. Diharapkan para calon dapat memiliki keberpihakan terutama lewat regulasi yang diperjuangkan mereka ketika berhasil meraih kursi. (Citta Maya/balipost)

 

BAGIKAN