JAKARTA, BALIPOST.com – Alokasi belanja negara 2024 agar diserap tepat sasaran, transparan, dan adaptif pada berbagai perubahan situasi. Pesan itu disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada perwakilan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Saya ingin mengingatkan yang pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu, sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di Istana Negara Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (29/11).
Dalam arahannya, di hadapan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Jokowi mengingatkan tentang potensi krisis dan resesi ekonomi yang dipicu dampak geopolitik global yang semakin memanas serta perubahan iklim yang semakin nyata.
Pesan kedua yang disampaikan Jokowi adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang perlu dikedepankan oleh otoritas berwenang untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, berkaitan dengan korupsi.
Pesan ketiga berkaitan dengan akselerasi penyerapan anggaran 2023 yang harus segera diserap optimal dalam sisa waktu tiga pekan ke depan.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, kata Jokowi, realisasi penyerapan anggaran pemerintah pusat saat ini baru berkisar 74 persen, sedangkan pemerintah daerah berkisar 64 persen. “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 sama 74 persen. Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” katanya.
Pesan terakhir yang disampaikan Jokowi adalah mempersiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment atau penyesuaian. “Harus lincah terhadap perubahan-perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah. Karena ketidakpastian sekarang, ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, selalu ada perubahan perubahan,” ujarnya.
Dikatakan Jokowi setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, sehingga harus fokus pada hasil. “Orientasinya adalah hasil. Prosedur itu wajib tapi orientasinya jangan prosedur, orientasinya hasil, fokusnya pada hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maksimal bagi rakyat,” katanya.
Penyerahan DIPA dan TKD 2024 kepada para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur dilakukan secara digital, tak lagi berbentuk dokumen fisik seperti yang dilakukan sebelumnya.
Belanja negara 2024 nantinya akan ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara, termasuk dukungan pelaksanaan Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp 857,6 triliun atau naik 5,3 persen dari alokasi 2023 dalam bentuk TKD untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terutama guru dan tenaga kesehatan.
Tambahan anggaran juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. (Kmb/Balipost)
