Panudiana Kuhn. (BP/kmb)

DENPASAR, BALIPOST.com – Capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali tahun 2023 telah melampaui target. Pasalnya, dari 4,5 juta wisman yang ditargetkan, total tercatat sebanyak 5,3 juta lebih wisman telah berkunjung ke Bali. Hal ini menandakan bahwa Bali telah pulih pascapandemi Covid-19, dan menjadi tujuan utama wisatawan dunia. Namun demikian, pariwisata berkualitas bagi Bali masih jauh dari harapan.

Guna mencapai pariwisata berkualitas, Bali masih perlu banyak berbenah. Terutama kemacetan masih terjadi yang menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan di Bali. Di samping juga permasalahan sampah yang tak kunjung usai, serta penegakan aturan bagi oknum wisatawan yang melanggar masih lemah. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan, maka dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Bali ke depan. Apalagi, pada tahun 2024 Bali ditargetkan mendatangkan 7 juta orang wisman.

Pelaku pariwisata yang juga Konsul Kehormatan Malaysia di Bali, Dr. Panudiana Khun, M.M.,MAP., mengatakan bahwa tahun 2023 ini geliat pariwisata pascapandemi Covid-19 telah meningkat. Hal ini patut disyukuri, karena saat ini ekonomi Bali masih bergantung pada pariwisata.

Dikatakan bahwa pada libur akhir tahun jumlah kunjungan wisatawan, baik wisman maupun wisdom meningkat drastis. Alhasil telah menyebabkan kemacetan di mana-mana. Hal ini terjadi karena infrastruktur jalan belum memadai secara maksimal. Di samping juga fasilitas layanan transportasi publik kurang memadai. Ini menyebabkan kebanyakan wisatawan menggunakan kendaraan pribadi berkunjung ke Bali yang menyebabkan kemacetan.

Baca juga:  Mekanisme Pungutan Wisman Mulai Dibahas

Atas kejadian ini, Pemerintah Provinsi Bali harus segara berbenah. Bali harus menunjukkan diri sebagai daerah pariwisata yang berkualitas. Jangan sampai mendatangkan wisatawan, namun tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka. Terutama mengatasi masalah kemacetan dan sampah yang menjadi momok bersama hingga saat ini.

Selain itu, landasan pacu di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai juga mesti ditambah. Sehingga ketika high session, pesawat tidak antre di udara. “Kalau nanti begini terus (Bali,red) akan ditinggalin turis, wisatawan akan lari ke negara tetangga, seperti Thailand karena lebih murah (berwisata,red) ke sana. Jadi kita harus antisipasi, kemacetan ini harus diperbaiki dengan baik. Terserah mau bikin underground, membikin LRT, fasilitas umum diperbaiki atau menyiapkan bus gratis,” tandas Panudiana Khun dalam Dialog Merah Putih Bali Era Baru “ Sudahkan pariwisata Bali Berkualitas?” di Warung Bali Coffee Jl. Veteran 63 A Denpasar, Rabu (3/1).

Baca juga:  Dari Ribuan Unit Usaha Pariwisata di Badung, Belum Sampai 30 Persennya Bersertifikat CHSE

Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan saat ini Bali telah mengarah kepada pariwisata berkualitas. Pihaknya berasumsi bahwa saat ini wisatawan yang datang ke Bali adalah wisatawan berkualitas. Sebab, datang ke Bali membutuhkan biaya yang sangat mahal. Baik dari tiket pesawatnya, bagitu juga biaya akomodasi perhotelan di Bali. Harga yang ditawarkan ini telah sesuai dengan fasilitas layanan hotel yang disediakan di Bali. “Yang paling urgen saat ini dilakukan adalah mengatasi kemacetan, kalau kita tidak berbenah secara infrastruktur tahun 2025 kita ditinggal (wisatawan, red), karena tren pesaing kita sudah siap untuk menyaingi Bali,” tegasnya.

Meskipun demikian, kualitas pariwisata Bali ke depan mesti harus tetap ditingkatkan. Tidak saja layanan di hotel, numun juga akomodasi pendukung pariwisata lainnya. Apalagi, pada 14 Februari 2024 pungutan bagi wisman sebesar Rp150 ribu akan diberlakukan. Pihaknya berharap pungutan yang terkumpul penggunaannya transparan dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2023, yaitu untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, seperti pengolahan sampah.

Baca juga:  Untuk Pengembangan Budaya dan Pelestarian Lingkungan, DPRD Bali Nilai Kontribusi 10 Dollar Wajar

Selain itu, BTB juga menyarankan agar dana pungutan tersebut nantinya juga dialokasikan untuk kegiatan yang dampaknya dirasakan langsung oleh wisatawan, seperti asuransi. Karena dari informasi yang diperoleh dari Bali Medical Tourism Association, ada sejumlah kasus dimana wisman tak bisa membayar biaya pengobatan ketika sakit atau mengalami kecelakaan saat liburan di Bali.

Ketua Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Bali, Agus Pande Widura mengatakan bahwa untuk mencapai pariwisata berkualitas ada 2 hal yang menjadi konsen Pemprov Bali. Yakni, terkait dengan infrastruktur dan fasilitas yang ada di Bali, seperti transportasi publik. Selain itu, untuk mencapai pariwisata berkualitas, Bali mesti membentuk semacam satgas pariwisata yang di dalamnya melibatkan insan/organisasi pariwisata, kepolisian, dan masyarakat adat. Satgas pariwisata ini penting dibentuk untuk mengurangi efek-efek negatif yang ditimbulkan bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Terkait kebijakan pungutan bagi wisman, dikatakan HIPMI Bali telah ikut berpartisipasi dalam menyosialisasikan kebijakan pungutan wisman kepada stakeholder pariwisata di beberapa negara di dunia. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN