MANGUPURA, BALIPOST.com – Dalam rangka mendukung tercapainya program pemerintah yaitu program satu juta rumah, maka Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR mempunyai target untuk meningkatkan pasokan KPR oleh perbankan. Untuk itu, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia diharapkan bisa ikut berperan lebih besar dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
“Peran yang dimaksud seperti aksesbilitas dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta keberlanjutan pasokan KPR melalui pemberian berbagai kemudahan dan bantuan pembiayaan. Sehingga nantinya bisa menurunkan angka permintaan rumah (backlog) perumahan,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan, Lana Winyanti ditemui disela Rapat Koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia untuk mendukung program satu juta rumah, Selasa (20/2) di Kuta.
Dikatakannya, dari data BPS tahun 2015, angka backlog perumahan secara nasional cukup tinggi, yaitu 11,6 juta unit. Angka ini masih bisa ditambah dengan kebutuhan hunian per tahun yang mencapai 800.000 unit.
Sementara dari sisi demand, masih ada masyarakat yang daya belinya masih terbatas untuk memiliki rumah yaitu yang tergolong MBR. “Batasan penghasilan MBR saat ini masih di penghasilan maksimum Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 Juta untuk rumah susun,” ujarnya.
Menurut Lana, selama periode tahun 2010-2017, BPD seluruh Indonesia sudah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan, baik Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP) maupun SBUM sebanyak 16.408 unit rumah. Dari jumlah tersebut, total pembiayaan sebesar Rp 1.93 triliun.
Sementara, untuk alokasi dana KPR Subsidi dan SBUM tahun anggaran 2018, kebutuhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp 6,09 triliun. Yang mana untuk KPR FLPP sebesar Rp 2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB sebesar 2,53 Triliun untuk 225.000 unit, SBUM sebesar Rp 1,38 triliun untuk 344.500 unit
Untuk itu, ke depan pihaknya berharap, perlu adanya kerjasama yang lebih intens dengan BPD sebagai lokomotif perekonomian daerah melalui sinergitas stakeholders pembiayaan perumahan. BPD sebagai entitas pembiayaan perumahan, merupakan salah satu pilar pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan program satu juta rumah. “Hal itu kami yakini, karena BPD merupakan bank milik pemerintah daerah yang sangat memahami karakteristik masyarakat dan kearifan lokal yang ada di daerah,” pungkasnya.
Untuk wilayah Bali Sendiri, menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali I Ketut Artika, terget pembangunan rumah di Bali, kususnya untuk rumah subsidi sampai tahun 2017 sebanyak hampir 3.500 unit. Dari jumlah itu, yang sudah ter realisasi hampir mencapai 70 persen. Sedangkan untuk lokasi, yang paling banyak berada di Buleleng, dengan jumlah hampir mencapai 1.000 unit.
Terbanyak kedua di Jembrana, dan disusul Karangasem. “Ke depan akan dikembangkan lagi. Yang potensial saat ini yaitu di kawasan Klungkung dan Bangli,” ujarnya. (Yudi Karnaedi/balipost)
