JAKARTA, BALIPOST.com – KPU RI menggelar Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 yang diikuti oleh tiga capres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu pukul 19.00 WIB. Debat yang diikuti oleh capres untuk kedua kalinya itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, pada debat ketiga itu, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Anies menyebutkan Kemenhan memiliki anggaran Rp700 triliun tetapi hanya mampu membeli alutsista bekas.
Pernyataan ini dinilai pengamat politik Uniska Banjarmasin, Jainuddin Nasrullah, tidak akurat. Sebab, dana Kemenhan tidak hanya membeli alutsista.
“Sebenarnya dana Kementerian Pertahanan ini (untuk beli alutsista) hanya mencapai seratusan triliun,” ujarnya.
Ia menyebut Rp700 triliun adalah anggaran untuk 5 tahun. “Mungkin itu maksudnya dana 5 tahun. Tapi kalau hal tersebut diutarakan untuk belanja alutista, jelas sangat keliru. Data dari mana?” tanyanya.
Sementara itu, Pengamat Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah, menyatakan data Anies keliru. Ia pun mengatakan debat ketiga terlalu banyak tema yang diangkat, sehingga tidak ada yang tuntas. Termasuk soal klaim Anies.
Selain itu, lanjut Nasrullah, Anies yang langsung menyerang Prabowo terbaca hanya ingin mengusai panggung. “Memang terlihat Anies ingin menguasai panggung,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat militer Alman Helvas Ali menyoroti pentingnya para calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 menyesuaikan aspirasi mereka terkait penguatan pertahanan dengan kapasitas fiskal negara Indonesia.
“Apa pun aspirasi para calon presiden itu, pada akhirnya harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal negara,” kata Alman di Jakarta, Senin (8/1).
Dia juga memahami masing-masing capres memiliki program unggulan di setiap sektor, baik pertahanan, keamanan dan ketertiban, ekonomi, fasilitas umum, perumahan, dan sebagainya. Namun, mengutip data APBN dari tahun 2016 sampai 2023, Alman mengatakan bahwa belanja pemerintah selama periode tersebut lebih banyak diprioritaskan untuk sektor-sektor terkait ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, lanjut Alman, kapasitas fiskal tersebut sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, anggaran pemerintah untuk pertahanan selama ini tidak pernah masuk dalam lima besar prioritas belanja.
“Jadi, pada akhirnya kita akan kembali ke masalah anggaran,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Alman menyarankan agar para capres menyesuaikan aspirasi mereka soal belanja negara untuk penguatan pertahanan sesuai dengan kapasitas fiskal Indonesia saat ini.
Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2020-2024, anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp131,9 triliun. Sedangkan untuk program modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana pertahanan senilai Rp 35,88 triliun. (kmb/balipost)
