BANGLI, BALIPOST.com – Pemkab Bangli berencana segera memperbaiki dua dari delapan titik jalan yang jebol akibat bencana alam 2021 lalu, dengan dana daerah. Perbaikan dengan dana daerah dirancang lantaran sampai sekarang belum ada kepastian kapan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) dari pemerintah pusat akan cair.
Adapun dua titik jalan yang rencananya segera diperbaiki tersebut yakni jalan jebol di ruas jalan Bebalang-Tamanbali tepatnya di Banjar Sidawa, Desa Tamanbali, dan jalan jebol di ruas jalan Penatahan-Pukuh. Sehubungan rencana tersebut Pemkab Bangli melalui Dinas PU dan BPBD kembali turun ke dua titik jalan tersebut pada Jumat (26/1).
Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Damkar Kabupaten Bangli Sang Ketut Supriadi dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya bersama Dinas PUPerkim turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi jalan yang jebol. Diakui bahwa pengecekan ini terkait adanya rencana Pemkab untuk segera menangani kerusakan jalan tersebut dengan dana daerah.
Supriadi menjelaskan untuk perbaikan delapan titik jalan yang jebol akibat bencana alam beberapa tahun lalu itu, Pemkab melalui BPBD telah mengajukan proposal dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan informasi yang diterimanya, usulan dana hibah RR tersebut sudah disetujui dan saat ini sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Dari total 68 kabupaten kota di Indonesia yang mengajukan usulan hibah dana RR ke BNPB, Bangli termasuk dalam 20 kabupaten/kota yang usulannya masuk tahap I untuk diproses di Kementerian Keuangan.
Namun demikian, sampai sekarang belum ada kepastian dari pusat kapan dana itu akan cair. Kata Supriadi, dalam rakor belum lama ini, disampaikan bahwa terdapat perubahan PMK yang berdampak dana hibah tersebut belum cair.
Sementara itu Kepala Dinas PUPRPerkim Kabupaten Bangli Dewa Widnyana Maya mengatakan timnya turun ke lokasi jalan jebol kemarin untuk melakukan inventarisir ulang terhadap kondisi saat ini. “Setelah ini kami akan melakukan proses review perencanaan dan kemudian melapor ke bupati untuk bisa secepatnya ditangani,” kata Dewa Maya. (Dayu Swasrina/Balipost)
