DENPASAR, BALIPOST.com – Netralitas TNI sudah digaungkan sejak lama dan tetap dilaksanakan sampai saat ini sesuai perintah dan tegak lurus dengan pimpinan TNI. Jika ada anggota TNI melanggar baik sengaja maupun tidak disengaja maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan tiap kodim disiapkan posko pengaduan.
Hal ini disampaikan Pangdam IX/Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc. saat masimakrama dengan awak media di Kodim 1611/Badung, Senin (5/2).
“Saya tadi rapat dengan Forkompinda Bali, KPU menjelaskan kesiapannya menghadapi pemilu. Kesimpulannya KPU sudah siap selenggarakan pemilu, target 80 persen pemilih. Bawaslu juga siap,” tegas Mayjen Harfendi.
Pangdam menjelaskan untuk pengamanan dilaksanakan Polda, tapi Kodam IX/Udayana juga menyiapkan pasukan. Bahkan sudah dikerahkan ke masing-masing polda sesuai permintaan. “Kami juga menyiapkan pasukan standby di markas komando dan siap dikerahkan jika diperlukan,” ujarnya.
Upaya yang dilakukan Kodam tersebut sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan menghadapi Pemilu 2024. Mantan Kasdam IX/Udayana ini berharap pelaksanaan pemilu di Bali dan Indonesia pada umumnya berjalan dengan Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) lancar, damai dan luber.
“Kami mengimbau agar berpartisipasi aktif dan jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hindari hindari bentrok, serta perselisihan fisik. Kita di Bali merupakan barometer juga. Karena jika terjadi suatu peristiwa di Bali, saat itu juga viral di seluruh dunia,” ujarnya.
Pangdam berharap Pemilu 2024 hasilnya pemimpin yang amanah, baik itu Presiden dan Wakil Presiden RI, DPR dan lainnya. Dengan demikian Indonesia bisa terus maju dan makmur. “Banyak ada upaya-upaya mengganggu (pemilu). Kami berharap sajikan berita yang menyejukkan,” kata jenderal bintang dua ini.
Pada saat apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar, Timur, Kamis (1/2), Pangdam Harfendi menegaskan menyiagakan 10.576 orang dari Kodam IX/Udayana, Angkatan Udara dan Angkatan Laut serta 2.019 unit alutsista.
Mendekati pelaksanaan pemungutan suara atau pencoblosan Pemilu 2024, Kodam Udayana menerima 500 set perlengkapan penangkapan huru-hara (PHH). PHH tersebut digunakan menghadapi massa anarkis.
“Ini (PHH) alat baru yang kita terima baru tanggal 30 Januari 2024 dan juga sudah ada di satuan-satuan. Alat sangat efektif saat pengamanan karena ada helmnya, body protector, tameng dan pecutnya juga,” kata Harfendi.
Sementara Kapolda Bali Irjen. Pol. Ida Bagus Kade Putra Narendra, S.I.K., M.Si. beberapa waktu lalu menyampaikan sesuai arahan Presiden RI kepada Polri dalam mengamankan rangkaian Pemilu Tahun 2024, Polri harus menjunjung tinggi prinsip netralitas. Tujuannya untuk menjamin berlangsungnya pemilu yang adil dan damai.
Kapolda asal Tabanan ini menjelaskan untuk mengamankan tahap pemungutan suara, Polda Bali dan jajaran menyiapkan 7.715 personel. Polda Bali akan dibantu personel Babinsa dari masing-masing kodim sebanyak 769 personel serta personel linmas sebanyak 23.037 orang yang terrsebar pada seluruh TPS di wilayah Bali. (Kerta Negara/Balipost)
