JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), Presiden RI Joko Widodo menungkapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) layak mendapatkan perhatian besar mengingat jumlah UMKM mencapai 65,1 juta.
“Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61% sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97% sebuah angka yang juga sangat besar sekali,” jelasnya.
Presiden Jokowi juga memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa. “Kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah dan saya senang yang disampaikan pak Dirut BRI (Sunarso) bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. BRI ngurusi kecil-kecil yang sebelumnya diurusi rentenir,” terang Jokowi.
BRI Microfinance Outlook 2024 sendiri merupakan event tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertujuan membahas peran UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan expert, professional, serta pemerintah.
Presiden Jokowi pun mengapresiasi diadakannya BRI Microfinance Outlook 2024. “Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain,” tambahnya.
Selain Presiden Jokowi, hadir dalam acara tersebut Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Untuk merespon tantangan tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas (dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM) untuk aktif dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang relatif belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.
“BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, dimana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, dan Upgrade,” imbuh Sunarso.
“Terima kasih bapak presiden memberikan izin membentuk holding ultra mikro. Hasil dari holding alhamdulillah menjangkau nasabah kredit 44 juta UMKM, dan 173 juta nasabah simpanan/tabungan”, kata Sunarso.
Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink. Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM.
Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan. Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.
Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen. “Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp 3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini,” imbuh Sunarso.
Senada dengan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya menekankan bahwa UMKM harus terus mendapatkan perhatian khusus. “Saat ini 97% job creation di Indonesia berasal dari UMKM. Ini relatif sangat tinggi apabila dibandingkan dengan negara lainnya. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih kecil, dikisaran 15%,” imbuhnya.
“Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataaan terhadap UMKM,” tambah Sri Mulyani.
Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnect terhadap industri. “Diperlukan inovasi kebijakan ekonsistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan,” ujar Teten. (Adv/balipost)
