TANGERANG, BALIPOST.com – Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) Kewirausahaan. Kepala Negara berharap pemberlakuan UU Kewirausahaan dapat menjadi dasar hukum pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK).
“Saya setuju sekali undang-undang kewirausahaan ini segera diselesaikan di DPR. Di dalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula (startup),” kata Presiden Jokowi pada pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2018, di Tangerang, Banten, Rabu (7/3).
Acara juga dihadiri Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Sedang dari jajaran pemerintah turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia.
Kepala Negara juga mendukung para pengusaha kecil untuk naik kelas. Namun, Presiden juga berharap agar para konglomerat baru yang nantinya terlahir tidak hanya berasal dari Jakarta saja. “Perlu ada konglomerat-konglomerat baru di Indonesia yang asalnya dari UKM-UKM. Tidak hanya dari Jakarta, tapi dari daerah-daerah. Nanti di sidang pleno tolong dirumuskan jurusnya seperti apa. Saya terima jadi saja, sudah,” ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan.
Harapan serupa disampaikan Ketua Umum HIPMI, Bahlil Lahadalia, saat memberikan laporannya kepada Presiden di acara yang sama. UU Kewirausahaan dipandang perlu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengingat rasio wirausaha di Indonesia meningkat dari 1,6 persen menjadi 3,1 persen.
Selain itu, pemerintah juga akan memperjuangkan penyaluran kredit dari bank kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Saat ini, penyaluran kredit tersebut memang hanya berada pada kisaran 20 persen. Menurut Presiden, angka tersebut masih dirasa kurang. “Saya juga setuju bahwa kredit yang disalurkan sekarang ini kurang lebih hanya 20 persen dari kredit yang ada, ini sangat kecil. Oleh sebab itu, kalau tadi ketua umum menyampaikan 30 persen, saya berpikir harusnya lebih dari itu,” ujarnya. (Hardianto/balipost)
