SINGARAJA, BALIPOST.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng melakukan penjaringan kader yang berpotensi tarung pada Pilkada Buleleng 2024. Delapan nama yang merupakan usulan dari tingkat Desa hingga Kecamatan itupun langsung disetor ke DPD PDIP Bali.
Sekretaris PDI Perjuangan Buleleng, Gede Supriatna usai memimpin rapat konsolidasi pada Rabu (17/4) menjelaskan, keputusan pemetaan dan penjaringan bakal calon yang akan bertarung di Pilkada nanti merupakan usulan dari tingkat Desa dan Kecamatan.
Nama – nama yang ada saat ini, akan dikirim ke DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali untuk disampaikan ke DPP Pusat. “Hasil rapat kita sudah sepakat bahwa untuk berita acara sudah dibuat dan ditanda tangani. Untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur, ada 2 pasangan yaitu Koster – Cok Ace dan Koster – Giri Prasta. Untuk Bacabup serta Bacawabup ada 8 nama yang muncul yang berpotensi maju,”terang Supit.
Delapan nama yang berpotensi itu yakni:
1. I Nyoman Sutjidra, Wakil Bupati periode 2012-2022.
2. Gede Supriatna, Ketua DPRD Buleleng saat ini.
3. Ketut Putra Sedana, Ketua BMI Buleleng.
4. I Gusti Aries Sujati, Istri mantan Bupati Buleleng periode sebelumnya.
5. Ketut Rochineng, Anggota DPRD Provinsi Bali.
6. Kadek Setiawan, anggota DPRD Bali.
7. Ketut Ngurah Arya, anggota DPRD Buleleng.
8. Wayan Masdana.
Delapan nama yang berpotensi ini nantinya akan dilakukan survei oleh internal DPP Pusat untuk menentukan siapa yang cocok mengisi bakal calon Bupati atau Bakal Calon wakil Bupati. “Tentu survey di lakukan oleh DPP, bukan dari DPC. Kita hanya menjaring nama-nama yang diusulkan saja. Hasil rapat hari ini akan ditindaklanjuti langsung oleh DPP,” imbuhnya.
Selain nama-nama itu, DPC PDI Perjuangan juga memberikan usulan terkait Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. PDIP Buleleng mengusulkan agar PDIP Bali mengusung Paket Koster – Ace maupun Koster – Giri Prasta dalam pilkada november mendatang.
Disinggung terkait koalisi di Pilkada Buleleng mendatang, Supriatna mengatakan hal itu merupakan kewenangan DPP Pusat. Namun meski begitu, pihaknya bersama pengurus partai selalu menjalin komunikasi politik dengan partai laiinnya terkait Pilkada mendatang. “Nanti akan dilihat peta politiknya apakah perlu koalisi atau tidak. Itu pasti masih menjadi kewenangan DPP Pusat,” tegasnya. (Nyoman Yudha/Balipost)
