DENPASAR, BALIPOST.com – Peluang Bali mendapat jatah posisi menteri pada era pemerintahan Prabowo-Gibran, sangat kecil. Meski dalam berbagai era, Bali selalu mendapat jatah kursi menteri, namun kali ini kondisinya berbeda.
Akademisi Fisip Universitas Ngurah Rai, Gede Wirata, Rabu (17/4) menilai, kecil kemungkinan orang Bali untuk mendapat jatah menteri. Namun karena penentuan kabinet kerja ini merupakan hak prerogatif presiden terpilih, kemungkinan itu tetap ada. “Namun saya melihat peluang orang Bali sangat kecil bisa duduk menjadi menteri,” ungkapnya.
Hal itu karena dari sisi politik, di luar Bali banyak yang “berkeringat” di Partai Gerindra dan Golkar untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Tapi bukan berarti mengesampingkan perjuangan orang-orang dan partai di Bali,” pungkasnya.
Selain itu, SDM profesional juga lebih banyak dari luar Bali. “Tapi sekali lagi yang namanya politik serta hak prerogatif, presiden terpilih yang paling tahu siapa yang bisa dan mau diajak kerja sama untuk mengawal visi misi yang disampaikan saat kampanye,” ujarnya.
Meski demikian calon-calon menteri yang akan datang diperlukan orang-orang profesional dan orang partai. Terutama pada bidang-bidang strategis karena ke depan bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat kompleks sehingga dibutuhkan orang-orang yang paham betul tantangan ke depan.
Hal serupa disampaikan Pelaku Pariwisata, I Made Sulasa Jaya. Ia juga menyampaikan kecil kemungkinan dipilih menteri dari Bali di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, ia berpesan agar menteri pariwisata yang akan diajak bekerja hendaknya berwawasan luas karena sifat pariwisata multidimensi dan multidisiplin. Selain itu, fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai kehidupan melalui budaya.
“Yang pastinya bisa mengemban suara masyarakat secara umum, bukan masyarakat pariwisata saja, serta mampu melihat wisatawan secara luas karena dasarnya semua masyarakat punya hak berwisata yang disebut wisatawan. Selain itu juga memiliki skill management relations yang memadai,” ujarnya.
Sementara Pengamat Ekonomi Bali, Viraguna Bagoes Oka mengatakan, calon menteri yang diajukan harus memenuhi syarat utama. Yaitu, memiliki rekam jejak, prestasi dan pengalaman di bidang yang akan diembannya sebagai menteri. Walaupun dari petugas partai namun harus bisa mengutamakan kepentingan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.
Selain itu siap membuat semacam kontrak kerja atas misi dan visinya secara nyata atas jabatan menteri yang akan diembannya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Hal-hal prinsip mendasar itu sangat mutlak menjadi prasyarat agar menteri terpilih wakil dari Bali bisa menjadi contoh atau teladan dan inspirasi bagi kita dan generasi mendatang. “Sehingga menteri dari Bali yang terpilih adalah putra/putri terbaik yang menjadi role model dan kita tidak akan lagi pernah mendengar menteri dari Bali yang korupsi atau bermasalah,” tandasnya. (Citta Maya/balipost)
