TABANAN, BALIPOST.com – Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkab Tabanan sejak tahun 2010 ternyata berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Terbukti sejak tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Tabanan cenderung menurun. Hal ini membuat kebijakan pembangunan tidak lagi terfokus pada infrastruktur saja tetapi sudah pada penyiapan SDM dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
Dari data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Tabanan dilansir pertumbuhan ekonomi sejak 2014 hingga 2016 terus menurun. Jika di tahun 2014 angka pertumbuhan ekonomi tercatat 6,53 persen turun menjadi 6,24 persen di tahun 2015, dan 2016 kembali turun di angka 6,12 persen.
“Selama ini pemikiran kita hanya infrastruktur, dan kami telah membangun secara terus menerus ternyata pertumbuhan ekonomi justru menurun,” beber Kepala Bapelitbang Tabanan IB Wiratmaja, belum lama ini.
Dikatakannya, jika dari data yang didapat, rupanya pembangunan infrastruktur tidak memiliki korelasi begitu besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor pertanian.
“Padahal kita bangun infrastruktur luar biasa, hotmix dimana mana dengan anggaran miliaran rupiah tetapi justru berbanding terbalik dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, ini karena petani tidak tersentuh langsung, bagaimana sumber pengairannya, bibit, pupuk, pendampingan serta pasarnya,” terangnya.
Meski demikian, IB Wiratmaja mengaku dirinya bukan berarti anti terhadap infrastruktur, hanya saja memang ada hal-hal prinsip yang harus kita sentuh. “Saat ini yang sedang fokus kita garap yakni bagaimana pemberdayaan masyarakat ikut dilibatkan dalam pembangunan, dalam bentuk pemberian anggaran stimulan yakni program Pagu Indikatif Kecamatan,” ucapnya.
Dijelaskannya pemerintah daerah saat ini tengah berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengawali progres di sektor hulu. “Program ini diarahkan untuk pemberdayaan seperti proses pembibitan, pematangan lahan, pemupukan, panen dan pengolahan harus benar,” ucapnya.
PIK dijelaskan Wiratmaja merupakan stimulan untuk mendukung sektor pertanian khusnya pemberdayaan petani. Dana PIK ini tidak bisa dibagi rata untuk setiap desa, tetapi sesuai dengan proposal yang dajukan masyarakat dan kelayakannya dinilai. ”Itu dikompetisikan, desa yang membuat program lebih bagus dan layak bisa mendapatkan lebih atau sebaliknya. Jadi tidak dibagi rata,” jelasnya.
Diharapkan dengan program yang dibuat sebuah desa memberikan dampak positif bagi desa sekitarnya. Sehingga desa diharapkan membuat program yang baik yang bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat.(puspawati/balipost)
