DENPASAR, BALIPOST.com – Pengelolaan pariwisata amburadul akan membuat Bali hancur lebur. Indikatornya, kelestarian lingkungan terancam, kualitas wisatawan terburuk sepanjang sejarah hingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk lokal.
Pengamat Pariwisata I Gusti Hery Angligan, Kamis (20/6), mengatakan sudah saatnya dilakukan pembatasan atau seleksi ketat wisatawan masuk ke Bali. Untuk itu stakeholder pariwisata terutama para pengusaha harus berani berkorban untuk membuat pariwisata Bali berkualitas.
Ia mengutarakan, dari sisi pengelolaan lingkungan, hotel berjejaring internasional wajib melakukan tata kelola yang baik dan hal itu tidak bisa dilewatkan. “Airnya, pengolahan limbahnya, kemudian amenities di kamar harus yang recycle, ramah lingkungan. Jadi kalau hotel-hotel yang berjejaring internasional sudah menerapkan itu,” ujarnya.
Sementara yang masih menjadi soal adalah akomodasi jenis homestay, vila yang berdiri sendiri. Pengolahan limbahnya menjadi pertanyaan dan penggunaan air bawah tanah (ABT)-nya. “Hal ini yang menjadi concern kita,” ujarnya.
Maka yang dapat dilakukan adalah penegakan hukumnya harus tegas, baik dari perizinan, penegasan kebijakan bahwa sawah basah tidak boleh dibangun.
Sementara kualitas turis asing yang datang saat ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. “Dari kepolisian, kalau melanggar proses saja, hukum dulu baru kemudian imigrasi bertindak seperti dengan deportasi. Jangan setiap ada masalah imigrasi turun, deportasi, kan enak dia,” ujarnya.
Selain itu menurutnya penghapusan VoA bisa menjadi jurus jitu tangkal turis nakal. “Ilustrasinya seperti kita membangun tembok yang tinggi, namun setidaknya kita perlu menjauh dulu dari tembok untuk melompati tembok tinggi itu. Artinya kita membuat standar tinggi untuk turis yang datang meski dampaknya turis sedikit yang datang. Tapi nanti hasilnya adalah turis berkualitaslah yang datang,” jelasnya.
Pencabutan bebas visa bagi wisatawan asing menjadi salah satu instrumen agar wisatawan yang datang ke Bali berkualitas. Namun, menurut Hery, bebas visa masih bisa diterapkan untuk negara ASEAN karena visa bersifat resiprokal. Jika negara tersebut memberikan visanya free kepada WNI maka Indonesia wajib hukumnya memberi free.
“Tapi yang sekarang terjadi di luar negara ASEAN, kan kita rendah banget. Kita apply ke Australia susah banget dan bisa ditolak, sedangkan mereka datang ke airport bayar USD35, selesai,” ujarnya.
Selain itu LCC (low cost carrier) menurutnya jangan terlalu diumbar sehingga yang datang adalah wisatawan yang murah karena harga transportasi ke Bali murah. Meski dampak dari kebijakan kebijakan tersebut di awal Bali akan sepi turis, hal itu menurutnya wajar namun kemudian akan terjaring turis yang datang.
“Daripada kita jadi hancur lebur. Kalau kemudian ada yang mengeluh hotel sepi, ya itu risiko bisnis, selama ini kan sudah untung. Lalu Pemkab merasa kehilangan 10 persen. Lho.. Dulu gimana, dulu tidak ada masalah tuh. Saya malas baca berita, bule ngamuk nampar orang, kok segitunya harga diri bangsa kita. Maka kualitas pariwisata harus diciptakan,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Ketua Ubud Hotel Association (UHA) Surya, tata kelola lingkungan bisa dikerjakan karena saat ini sudah ada tourist levy sehingga menurutnya selama ini kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan adalah soal dana. (Citta Maya/balipost)
