DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk menekan defisit APBN, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg. Area Manager Comm, Rel dan CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Senin (15/7) mengatakan, Pertamina Patra Niaga akan mengikuti regulasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi dan LPG 3 Kg.
“Secara paralel upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 Kg dengan pendaftaran menggunakan KTP,” ujarnya.
Ahad Rahedi menjelaskan hingga saat ini pendaftaran QR code untuk biosolar telah 100 persen dengan jumlah nomor polisi lebih dari 4,6 juta pendaftar. Pengguna Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus didorong. Untuk LPG 3 Kg, pendataan mencapai 45,3 juta NIK.
“Selain itu koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) juga terus kita lakukan untuk membantu pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, akademisi Kependudukan dari Unud, Dr. I Gusti Wayan Murjanayasa mengatakan, saat ini subsidi BBM khususnya Pertalite dan solar serta LPG 3 Kg (Gas Melon) masih sangat diperlukan masyarakat berpenghasilan rendah. Pengurangan subsidi produk ini akan menambah beban baru bagi rakyat berpenghasilan rendah.
Subsidi dimaksudkan untuk memberikan keringanan harga terhadap produk tertentu, umumnya produk strategis untuk masyarakat banyak. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang menggunakan produk tersebut.
Di antara produk yang termasuk produk bersubsidi adalah BBM jenis tertentu seperti pertalite dan solar, termasuk barang bersubsidi adalah gas 3 Kg yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Sekali lagi tujuan dari subsidi adalah mengurangi beban masyarakat khususnya berpendapatan menengah bawah agar dapat melakukan aktivitas ekonomi secara kreatif,” ujarnya.
Besarnya subsidi akan meningkat sejalan dengan makin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan produk bersubsidi tersebut dan juga harga BBM dan gas secara internasional. Harga BBM sangat tergantung pada fluktuasi harga pasar internasional, bukan hanya karena banyak penggunaannya di dalam negeri.
Apabila harga BBM di pasar internasional naik, maka beban subsidi akan meningkat seiring kenaikan harga tersebut dan juga peningkatan pemakaiannya. Dengan demikian kenaikan harga pasar dan jumlah penggunaan akan sangat membebani keuangan negara.
Solusi strategis adalah meningkatkan efektivitas pemberian subsidi BBM untuk CC kendaran tertentu yang memungkinkan kenaikan subsidi tidak terlalu membebani APBN. Demikian juga efektivitas distribusi pemanfaatan gas melon bersubsidi harus tepat sasaran.
Sebelum diperoleh cara efektif mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, maka subsidi adalah salah satu solusi penyelesaiannya yang tentu di satu sisi berdampak pada beban keuangan negara. Di sisi lain membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Akhirnya untuk saat ini seleksi dan pengawasan distribusi mungkin salah satu solusi, memerlukan dukungan dan kesadaran bersama. (Citta Maya/balipost)
