Rapat Pleno di DPD II Golkar Buleleng. (BP/yud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II Partai Golkar Buleleng mengusulkan empat nama untuk mengisi jabatan Wakil Ketua di DPRD Kabupaten Buleleng periode 2024 – 2029. Di antara empat nama yang diusulkan, Ketut Susila Umbara berpotensi kembali mengisi jabatan itu.

Susila memang paling berpotensial mengisi jabatan itu. Pasalnya, Ia saat ini menjabat posisi Sekretaris di DPD II Golkar Buleleng. Disamping itu, pada saat Pileg 2024 lalu, politisi asal Desa Panji itu meraih suara terbanyak dengan raihan 5.308 suara.

Baca juga:  Tim Gabungan Awasi Penerapan Protkol Kesehatan

Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng, IGK Kresna Budi usai pleno di Kantor DPD II Golkar Buleleng, Minggu, (5/8) menjelaskan, sesuai aturan partai yang ada memang struktur kepengurusan di partai yang menjadi prioritas. Di samping itu, pengalaman selama berorganisasi juga menjadi acuan dalam pemilihan wakil ketua ini.

Apalagi dalam Pileg 2024, Partai Golkar Buleleng berhasil memperoleh 11 kursi di DPRD. Sehingga otomatis mengunci satu wakil ketua di Dewan Buleleng.

Baca juga:  Ketum Golkar, Luhut Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto

“Memang dari kepartaian prioritas diberikan kepada sekretaris, tapi tetap memberikan peluang kepada kader yang lain untuk berkompetisi kami ajukan. Sehingga ada 4 nama yang saat ini kita ajukan,” terang Kresna Budi.

Adapun empat nama yang diusulkan, yakni Sekretaris DPD II Golkar Buleleng Ketut Susila Umbara, Ketua Bapilu Golkar Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi, Anggota Komisi III DPRD Buleleng Ketut Dody Tisna Adi dan Anggota DPRD Buleleng Putu Suastika.

Baca juga:  Bergulir di Pengadilan, Oknum Dosen Cabul Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Kresna Budi menambahkan, memang untuk pengisian jabatan Wakil Ketua DPRD Buleleng tersebut akan dilihat senioritas. Hal itu, karena tugas tersebut menurutnya susah untuk dijalankan.

Selain itu, pemilihan Wakil Ketua itu juga dipengaruhi dari perolehan suara di Pileg 2024. “Itu salah satu, tapi senioritas lebih. Karena raihan suara di kecamatan juga beda. Ada yg gampang pertarungan, ada ketat. Penilaian tidak seperti itu aja, tapi keseharian,” tandasnya. (Nyoman Yudha/balipost)

BAGIKAN