NEGARA, BALIPOST.com – Pembangunan kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara menyisakan masalah. Ratusan pekerja proyek yang menelan anggaran Rp 44,3 miliar itu mogok dua hari lantaran upah mereka tak dibayar. Bahkan lantaran tak ada kejelasan, Rabu (28/3) kemarin, ratusan pekerja yang sebagian besar dari Jawa Tengah ini mengepung kantor direksi di dalam areal proyek.
Untungnya massa yang sudah emosi ini bisa ditenangkan petugas dari Polsek dan Polres Jembrana. Perwakilan pekerja atau mandor dibolehkan masuk untuk mediasi dengan pihak kontraktor. “Ini sudah kesekiankalinya kami dijanjikan, sekarang sudah sebulan kami tidak dibayar. Kami masih bisa bertahan, tapi istri anak kami bagaimana?,” tukas Ahmadi, salah seorang pekerja dari Brebes, Jawa Tengah. Para pekerja mengaku heran, mereka mengerjakan proyek yang dibiayai dari uang negara tetapi mengapa bisa mampet. Apalagi proyek yang dikerjakan ini merupakan proyek pusat dan menjadi kebanggaan. Tetapi faktanya justru muncul masalah seperti ini.
Keluhan senada diungkapkan sejumlah mandor proyek yang sejak awal proyek dimulai sudah bekerja. “Ini bukan pertama (tidak dibayar). Sebelumnya juga kejadian begini menjelang akhir tahun. Sekarang pekerja sudah tidak tahan, mereka sudah mogok kerja dua hari ini,” ujar Andre, salah satu mandor. Bahkan beberapa mandor terpaksa menggadaikan sepeda motor gara-gara mampetnya pembayaran tersebut. Sejatinya dari pihak pekerja dengan perwakilan PT Sartonia Agung selaku pelaksana proyek sudah menyepakati perjanjian disaksikan pihak berwenang pekan lalu. Mereka mau membayar seluruh upah pekerja yang tertunggak sekitar Rp 400 juta. Dengan rincian pada Sabtu (24/3) ditransfer Rp 100 juta dan Senin (26/3) sisanya Rp 300 juta. Namun yang dibayarkan ternyata hanya Rp 80 juta.
Para pekerja masih bersabar menunggu hingga Senin, tapi ternyata tak ada kepastian. Hingga kemarin ratusan karyawan yang sudah mogok dua hari emosi dan mendatangi kantor direksi kit. “Kalau bayaran lancar, tentu pengerjaan juga lancar. Tapi sejak (pengerjaan) awal terus telat. Makanya banyak pekerja yang keluar. Masuk 20 orang, keluar bisa 30 orang,” tukas Gede Sumita (45), mandor lainnya. Untuk pembayaran harian, mandor dibayar Rp 150 ribu, tukang Rp 110 ribu dan buruh kasar Rp 90 hari. Bahkan dari informasi, selain para pekerja, keterlambatan pembayaran juga dialami penyedia bahan.
Dari informasi proyek ini sejatinya sudah mengalami keterlambatan sejak Desember 2017 lalu. Namun, mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan hingga akhir Maret ini. Tetapi, melihat progres dua gedung yang masih dibangun kemarin, dipastikan tidak rampung. Proyek dari APBN Satker Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dikerjakan selama 94 hari kerja mulai 29 September 2017 hingga 31 Desember 2017.
Di sisi lain, Site Manager Proyek, Margoto saat dikonfirmasi wartawan enggan berkomentar dan meminta menunggu jawaban saat pertemuan. Dalam pertemuan yang dimediasi Kasat Binmas Jembrana, AKP Dewa Gede Kartika muncul kesepakatan dari pihak kontraktor. Margoto yang sebelumnya menelpon perwakilan dari PT Sartonia Agung, Saiful, menjanjikan pembayaran seluruh upah pekerja. Menurut Margoto, pihak Sartonia sebenarnya tidak berwenang membayar karena sebenarnya sudah diserahkan kepada subkontraktor. “Sebenarnya bukan kami, semestinya mereka menagih ke Pak Bil (subkontraktor),” ujarnya. Namun, akhirnya pihak kontraktor yang beralamat di Ancol Timur, Jakarta ini mau membayar langsung ke rekening para mandor. (Surya Dharma/balipost)
