JAKARTA, BALIPOST.com – Komisi Informasi Pusat (KIP) mendatangi Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka keuangan partai di depan lembaga keterbukaan informasi publik itu.
“Kami gunakan dana yang masuk ke partai untuk pendidikan politik 50 persen, pemberdayaan perempuan 10 persen, program kerakyatan dalam rangka pemenangan pemilu 20 persen, dan manajeman partai 20 persen. Seperti itu,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).
Hasto mengatakan pemasukan dan pengeluaran laporan keuangan partainya diungkap sesuai permintaan KIP yang ingin parpol terbuka kepada publik. Menurutnya, PDIP memiliki rekening bersama yang dinamakan Rekening Gotong Royong.
Rekening partai ini masuk ke bank BRI dan bank BCA dari iuran para anggota maupun para pengusaha yang membantu partai. Ia pun merinci jumlah uang yang telah masuk ke Rekening Gotong Royong itu.
Hingga kini, kata dia, dana yang sudah masuk mencapai Rp 22 miliar. “Total dana yang masuk ke rekening gotong royong di rekening giro BCA sekitar 16,7 miliar, di BRI itu rekening iuran anggota terkumpul Rp 5,9 miliar. Jadi ada Rp 22 miliar ini dari gotong royong iuran anggota,” ujar Hasto.
Untuk iuran anggota yang ditransfer ke Rekening Gotong Royong diwajibkan sebanyak tiga kali dalam satu tahun dengan nominal minimal Rp 10.000. Salah satu strategi pengumpulan iuran yang diterapkan adalah reward yaitu sumbangan berdampak pada posisi seorang kader dalam struktur partai.
“Terhadap keuangan partai politik kami terus mendorong akuntabilitas partai. Sekali lagi terkait keuangan partai kami siap terbuka, kami juga menyikapi secara serius persoalan korupsi yang terjadi,” kata Hasto.
Selain itu, sebagai bentuk transparansi, audit keuangan partainya dilakukan oleh lembaga audit independen. “Kami mendorong keterbukaan partai politik, kami siap diaudit, kami siap memaparkan,” kata Hasto.
Wakil Ketua KIP Gede Narayana Sunarkha mengapresiasi keterbukaan PDIP terkait dana yang dikumpulkan partai. Ia memastikan PDIP sudah melakukan mekanisme pengelolaan dan laporan keuangan partai sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Narayana mengatakan selain ke PDIP, KIP juga akan melakukan kunjungan serupa ke partai-partai yang telah ditetapkan KPU sebagai peserta Pemilu 2019. “Tadi Pak Sekjen PDIP sudah menerangkan secara gamblang. Dan ini merupakan rangkaian dari rencana KIP untuk deklarasi keterbukaan informasi publik partai politik yang akan dilaksanakan bulan Mei mendatang,” kata Narayana.
Turut mendampingi Hasto dari jajaran PDIP antara lain Wakil Sekjen PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Sekjen Eriko Sotarduga, Anggota Komisi I DPR Charles Honoris dan Nico Siahaan. Adapun dari KIP Wakil Ketua KIP Gede Narayana Sunarkha didampingi Komisioner KIP Cecep Suryadi. (Hardianto/balipost)
