DENPASAR, BALIPOST.com – Bali memiliki tantangan yang cukup besar antara menyeimbangkan ekonomi dengan menjaga lingkungan dan budaya Bali. Saatnya pemimpin Bali yang dihasilkan lewat pileg dan pilkada ini mengambil kebijakan berbasiskan data.
Hal itu ditegaskan akademisi Universitas Udayana (Unud) Prof. I Wayan Suartana, Senin (2/9). Tantangan ini harus mampu dijawab oleh calon kandidat kepala daerah dan anggota DPRD di Bali melalui program nyata yang terukur dan mampu dilakukan.
Makanya pemimpin Bali ke depan dalam mengambil kebijakan harus berbasis data. Misalnya, berapa data kemiskinan, data ketimpangan ekonomi, pengangguran, tingkat buta huruf dan isu-isu global yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan (SDGs). “Kebijakan harus berbasis data dan prioritas, apa out come dan apa dampaknya,” ujarnya.
Meski APBD Bali menghadapi defisit anggaran hampir Rp1 triliun namun dengan keterbatasan anggaran menurutnya justru inovasi kepemimpinan lah yang ditunggu. Keterbatasan anggaran akan berimplikasi pada skala prioritas anggaran. Yang mana penguatan di bidang kesehatan dan pendidikan harus diutamakan.
Prinsip anggaran harus “money follow function”. Sebuah mata anggaran bermuara pada fungsi bidang apa yang dianggarkan. Keterbatasan anggaran merefleksikan bahwa fungsi, urgensi jauh lebih penting untuk didahulukan.
Memang instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Masalahnya, apakah pertumbuhan ekonomi itu sudah berkualitas.
Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi seharusnya berkorelasi positif terhadapnya menurunnya angka ketimpangan. Maka defisit anggaran yang terjadi di tengah masalah sosial dan pembangunan yang tersisa, menjadi pertanyaan.
Sementara pengamat ekonomi Viraguna Bagoes Oka mengatakan, revolusi mental yang pernah digaungkan pada pemerintahan sebelumnya harus menjadi napas baru bagi Bali. Maka membentuk generasi muda dimulai dengan pembentukan karakter.
Karakter yang berbudi kuat akan melahirkan penerus bangsa sejati yang sesuai harapan. Hal-hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mengedepankan pendidikan karakter berbasis perilaku atau sikap (attitude) yaitu kebiasaan atau etika, budaya kerja dan berkarya produktif bagi generasi muda sejak usia dini.
Adapun prasyarat bagi generasi muda yang perlu diterapkan sejak usia dini adalah proses pendidikan berjenjang antara lain berbasis perilaku atau sikap. Hendaknya, sejak usia dini sudah terbiasa disiplin, kreatif, konsisten dan membiasakan diri bersikap, berperilaku dan komitmen untuk menyiapkan dan mengerjakan segala aktivitasnya yang tidak mengandalkan bantuan orang lain.
Komitmen selanjutnya untuk peduli kebersihan lingkungan dan perawatan sarana pendukung di tempat tinggal sehingga bisa menjadi kebiasaan tertib dan rapi setiap hari sebelum keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah agar menjadi tangguh di dunia nyata. Hal ini nantinya akan berimplikasi terhadap upaya-upaya menjaga alam dan lingkungan dan menyadari pentingnya lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi.
Yang penting lagi, kata Viraguna adalah budaya berwirausaha. Artinya, mewujudkan budaya businessman teladan sebagai way of life dan manakala telah berhasil menjadi wirausaha mandiri, dilanjutkan dengan peluang untuk bisa bertumbuh berpenghasilan secara bertahap cukup dan mampu berbisnis mandiri. Hingga pada gilirannya bisa menjadi businessman panutan yang sukses.
Ketika telah mencapai entrepreneur dengan kebebasan finansial, maka saat yang tepat untuk terjun langsung menjadi politisi sejati dengan prinsip Kebenaran atau kepatutan.
Menurutnya momen inilah saat yang tepat untuk mulai ikut berpartisipasi dalam pengabdian bagi negeri yang siap dan mampu ikut berjuang berpihak kepada rakyat. Sehingga bisa mewujudkan mimpi kita ikut membangun negeri yang bebas KKN untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Fokus pada pembangunan mental generasi muda ini perlu dilakukan lantaran ia mengamati tampilnya pemimpin-pemimpin perseorangan dan besarnya minat untuk hadirnya generasi muda sebagai pemimpin masa depan.
Kondisi ini menurutnya adalah akibat karut-marutnya kondisi bangsa ini karena selama ini pemimpin yang bisa tampil adalah wakil rakyat atau pemimpin yang hanya bisa lewat jalur partai. Sehingga berakibat maraknya pemimpin atau penguasa dari partai semata yang bisa lolos.
Dampak pragmatisme kekuasaan yang berorientasi KKN dan politik kekerabatan atau dinasti mewarnai kepemimpinan NKRI dalam 3 dekade terakhir pascakemerdekaan RI. Untuk menyikapi dan mengatasi semua permasalahan akut yang membudaya yang dihadapi saat ini, maka sudah saatnya kita untuk mengambil langkah-langkah dan terobosan serta upaya mendasar yaitu menyadarkan generasi muda sebagai penerus bangsa untuk berada pada jalur sesuai harapan bangsa. (Citta Maya/balipost)
