DENPASAR, BALIPOST.com – Berkembang pesatnya pariwisata bahari di Nusa Penida mesti didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Terutama untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Seperti, ambulans laut dan rumah sakit terapung. Menurut Anggota DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta kedua pelayanan ini harus menjadi prioritas dalam pengelolaan retribusi dari sektor pariwisata, khususnya diving dan snorkeling.
“Saya masih blank data, belum ada ini pertama kali. Saya melihat dari APBD Bali, ini kan yang paling penting menggali potensi di lapangan terutama kita pariwisata di dapil saya, Klungkung,” ujar Suwirta, Senin (30/9).
Menurut mantan Bupati Klungkung 2 Periode ini, saat ini terdapat Peraturan Daerah (Perda) mengenai pendapatan retribusi dari aktivitas snorkeling dan diving, namun belum efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Ketika kita memungut retribusi dari air, ini kan harus ada pelayanan. Maka dari itu saya berani mengatakan di laut itu harus ada pelayanan, apakah semacam ambulans laut gede, boat gede, yang lalu lalang di laut, sehingga ada pelayanan yang kita berikan,” tandas Politisi PDI Perjuangan ini.
Pejabat asal Desa Ceningan, Nusa Penida ini menekankan bahwa jika masyarakat membayar retribusi, mereka berhak mendapatkan pelayanan yang memadai. Untuk itu, sebagai anggota DPRD Bali pihaknya berkomitmen untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang tidak hanya berfokus pada pemungutan retribusi, tetapi juga pada peningkatan layanan.
Suwirta juga mengingatkan bahwa saat ini belum ada pelayanan yang memadai untuk sektor diving, yang mengacu pada Perda yang mengatur pungutan retribusi sebesar Rp 100 ribu. “Kita tidak hanya kejar pendapatan, tapi dampak dari pendapatan itu, terutama retribusi, harus ada pelayanan. Sehingga ambulans laut tidak hanya di Nusa Penida, harus ada semacam rumah sakit terapung, sehingga diving snorkeling nyaman dan ada pelayanan untuk bayar 100 ribu, mereka nggak masalah,” tegasnya. (Ketut Winata/Balipost)
