TABANAN, BALIPOST.com – Komisi II DPRD Tabanan menggelar rapat kerja perdana dengan sejumlah organisasi perangkat daerah pada Rabu (9/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Wayan Lara itu menekankan pentingnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program ekonomi dan pembangunan.
Wayan Lara menyatakan bahwa pihaknya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk melihat llangsung kondisi nyata, bukan hanya membahasnya di atas meja rapat. Sebagai langkah awal, setelah rapat kerja, jajaran Komisi II langsung melakukan kunjungan kerja ke beberapa bangunan sekolah di Kecamatan Kerambitan.
Kunjungan pertama dilakukan ke SDN 1 Pangkung Karung, Desa Pangkung Karung, yang bangunan sekolahnya dikategorikan rusak sedang, dengan tembok yang banyak mengelupas.
Kunjungan kedua dilakukan ke TK Negeri Kerambitan, yang bangunannya terancam ambrol karena berada di dekat jurang yang cukup ekstrem, terutama saat musim hujan. Selanjutnya, jajaran Komisi II meninjau SDN 1 Tibubiu, yang masuk kategori rusak ringan.
Dari data Dinas Pendidikan, terdapat 54 sekolah dasar di Kabupaten Tabanan yang masuk kategori rusak, baik ringan maupun berat. Lara menyampaikan meskipun mereka telah melihat langsung kerusakan, perbaikan tidak dapat dilakukan dengan segera.
Minimal, pihaknya akan mempelajari pola perbaikannya, termasuk sumber dana yang dibutuhkan. Evaluasi akan dilakukan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kerusakan kecil, bisa dilakukan perbaikan dengan menggunakan dana BOS.
Lebih lanjut, Wayan Lara menegaskan bahwa Komisi II akan lebih fokus turun ke lapangan untuk meninjau infrastruktur, termasuk gedung sekolah Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat atas laporan dari masyarakat terkait kondisi sekolah di Tabanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Gusti Ngurah Darma Utama mengatakan, terdapat 56 SD di Kabupaten Tabanan yang masuk kategori rusak ringan dan berat. Sebagian besar kerusakan terjadi di wilayah Selemadeg Barat dan Pupuan.
Meski sudah ada alokasi anggaran setiap tahun, baik melalui dana alokasi khusus dari Kemendikbud, dana BKK, maupun dari APBD Kabupaten Tabanan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai standarisasi sekolah yang layak. (Puspawati/balipost)
