SINGARAJA, BALIPOST.com – KPU Buleleng menggelar debat pertama pemilihan calon bupati dan wakil bupati Buleleng, Rabu (23/10) malam. Debat yang dibagi menjadi 6 segmen ini mengambil tema Mewujudkan Buleleng Sejahtera Melalui Pelayanan Publik. Sub tema meliputi pertanian, pariwisata hingga pembangunan berkelanjutan.
Pada debat publik pertama ini, kedua pasangan calon (paslon) Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE.,MM.Ak.CA-Dr. Gede Suardana, SPd.,MSi., dan dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG-Gede Supriatna, SH., diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi secara singkat. Selanjutnya, penajaman visi dan misi hingga tanya jawab antarpaslon.
Calon Bupati Buleleng Nomor Urut 1, Nyoman Sugawa Korry menjelaskan Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang besar di segala lini. Utamanya sektor pertanian, pendidikan hingga pariwisata dan UMKM.
Hanya saja, potensi itu belum dikelola dengan baik. “Potensi seni dan budaya kita sangat luar biasa untuk menjunjang pariwisata. Ini sumber daya yang kita miliki harus dikembangkan sehingga memiliki dampak terhdapa kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kita akan memanfaatkan ruang terbuka hijau yang ada di beberapa wilayah di Buleleng untuk menopang ini,” kata Sugawa.
Pernyataan Sugawa Korry ditanggapi Cawabup Nomor 2, Gede Supriatna. Ia menyebut, peranan generasi muda saat ini sangatlah penting untuk meningkatkan sejumlah potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng. Ia menyebut akan mengembangkan kreatif hub, untuk menampung semua aspirasi masyarakat, termasuk generasi muda.
“Anak-anak muda saat ini punya kreatifitas untuk mengembangkan sejumlah sektor. Mereka nantinya bisa dimanfaatkan, jelas akan memberikan dampak yang luar biasa,” kata Supriatna.
Sementara itu, Cabup Nomor Dua, Nyoman Sutjidra mempertanyakan program Jaminan Kesehatan Buleleng Sakti (JKBS) yang disampaikan Paslon 1 setiap kampanye. Menurut Sutjidra, terobosan itu mustahil dilakukan, lantaran pelayanan kesehatan saat ini sudah terintergasi secara nasional melalui BPJS Kesehatan.
“Tidak ada sistem jaminan selain BPJS kesehatan, kecuali di asuransi kesehatan swasta. Kalau menyepadankan dengan Pemerintah Daerah itu tidak akan mungkin. Dulu pernah ada di Kulonprogo dan tidak terlaksana. Namun kembali lagi, itu kan visi misi mereka, saya pasti tau lah karena saya pelaku kesehatan, dan itu tidak akan akan terealisasi karena sudah ada BPJS Kesehatan,” kata Sutjidra.
Menanggapi hal itu, Sugawa menyebut JKBS itu hanya istilah. Dalam implementasinya, pasti akan melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
“Kok tidak mungkin? Kita menyempurnakan yang tidak bagus. Sejauh ini masih ada kendala, ada yang ke rumah sakit, kartunya terblokir sehingga tidak mendapat pelayanan. Yang punya anggota DPRD gampang, KIS bisa aktif segera. Nah yang tidak punya bagaimana? Inilah yang akan kita sempurnakan nanti, sehingga seluruh masyarakat Buleleng mendapatkan pelayanan yang adil dan profesional,” tegasnya. (Nyoman Yudha/balipost)
