DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, TIA Kusuma Wardhani melakukan pemantauan ujian nasional (UN) SMA di dua sekolah, Senin (9/4). Kedua sekolah yakni SMA Negeri 1 Denpasar dan SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar sama-sama melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK).
Tahun ini, UNBK dilaksanakan di seluruh SMA pada 8 kabupaten/kota minus Karangasem. Itupun lantaran ada bencana erupsi Gunung Agung pada saat dilakukan pendataan sekolah.
“Kalau UNBK, di Denpasar rata-rata lancar. Seperti di SMA 1 dan disini (SMA Saraswati), semua peserta bisa hadir,” ujarnya saat memantau di SMA Saraswati 1.
Menurut TIA, pelaksanaan UNBK di sekolah negeri dan swasta sama-sama bertujuan untuk menghasilkan sekolah dan siswa yang berintegritas. Mengingat, kesempatan untuk mencontek dan kerjasama antar siswa sudah hampir tidak ada. Begitu juga dengan kemungkinan soal bocor atau beredarnya kunci jawaban seperti pada saat UN masih berlangsung dengan memakai pensil dan kertas. Dengan kata lain, UNBK membuat siswa berusaha menjawab soal dengan kemampuannya sendiri.
“Tujuan kita yang utama kan bagaimana kita melahirkan anak-anak yang berintegritas, yakni anak yang adil, jujur, bertanggungjawab. Intinya anak-anak yang penuh dengan kemuliaan,” jelasnya.
TIA menyadari, tidak semua sekolah memiliki komputer sendiri untuk melaksanakan UNBK. Namun, instruksi dari Kemendikbud ini tetap harus diterjemahkan oleh provinsi maupun sekolah. Bagi SMA yang belum memiliki komputer dengan jumlah cukup, bisa bekerjasama dengan sekolah lain seperti SMK atau SMP terdekat. Begitu juga sebaliknya.
“Muncul pertanyaan, apakah 100 persen harus UNBK? Tentu tidak, karena ada wilayah di Indonesia yang tidak terjangkau komputer dan sinyal internet. Ini PR pemerintah, tidak saja Kemendikbud. Tapi Kemenkominfo juga punya tanggung jawab terkait internet,” paparnya.
TIA meyakini, Kemendikbud juga tidak akan berpangku tangan. Terutama setelah melihat masih ada sekolah yang belum memiliki sarana prasarana lengkap untuk melaksanakan UNBK. Beberapa sekolah seperti SMA Saraswati 1 bahkan harus menyewa komputer. Kendati sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat, namun diakui belum maksimal.
“Karena UNBK sudah menjadi agenda nasional, saya rasa Kemendikbud tidak akan mungkin berpangku tangan. Pasti akan memberikan (bantuan sarana prasarana UNBK, red). Walaupun misalnya kebutuhan 400 tidak langsung diberikan 400 komputer, tentu bertahap,” paparnya
Sementara itu, Kepala SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, I Made Budiadnyana mengatakan, UNBK di sekolah yang dipimpinnya diikuti 482 siswa. UNBK dilaksanakan dalam 5 ruangan dengan 3 sesi, dengan rincian 4 ruangan diisi masing-masing 36 siswa. Sedangkan satu ruangan lagi diisi 20 siswa. Pihaknya menyewa komputer yang digunakan untuk UNBK sesuai kesepakatan bersama Komite Sekolah dan Yayasan.
“Untuk anggaran (sewa), kita bekerjasama dengan Yayasan dan Komite. Jadi, kami juga didukung oleh orangtua siswa. Kalau dana BOS tidak bisa kita gunakan, karena ada juknisnya,” ujarnya.
Menurut Budiadnyana, UNBK baru pertama kali dilaksanakan di SMA Saraswati 1. Padahal, pihaknya sudah ingin melaksanakan dari tahun lalu. Namun masih terkendala sarana prasarana yang belum memadai, disamping jumlah siswa yang cukup banyak. Disisi lain, Dinas Pendidikan Provinsi juga masih memberikan toleransi untuk tidak melaksanakan UNBK.
“Justru saya senang sekali dengan UNBK. Kebetulan anak-anak juga mendukung. Simulasi dari awal, mereka merasa senang karena praktis. Kemudian dia lebih enjoy mengerjakan soal,” paparnya.
Budiadnyana menargetkan rata-rata nilai ujian sekolah siswa minimal 65. Sekalipun, UNBK kini tidak lagi menjadi penentu kelulusan. (rindra/balipost)
