Debat ketiga Pilkada Buleleng dilakukan pada Rabu (20/11) malam. (BP/yud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Debat Pilkada Buleleng yang ketiga atau terakhir digelar pada Rabu (20/11) malam. Debat yang mengangkat tema Implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng juga membahas kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang sejauh ini kasusnya masih tinggi.

Menjawab pertanyaan dari panelis, kedua Pasangan Calon baik Pasangan nomor satu Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE., MM.Ak.CA – Dr. Gede Suardana, SPd.,MSi., dan paslon No Urut 2 atas nama dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG – Gede Supriatna, SH pun memaparkan sejumlah strategi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Wakil Bupati nomor urut dua, Gede Supriatna mengakui, jika kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak belakangan ini memang menjadi momok yang menakutkan. Bahkan banyak yang sudah menimbulkan trauma bagi para korbannya.

Baca juga:  BUPDA Desa Adat Unggahan Sediakan Sarana Upakara untuk Krama

Dari data yang ada, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buleleng, dalam tiga tahun belakangan terus mengalami peningkatan. Pada 2021, jumlahnya mencapai 42 kasus. Terdiri dari 12 kasus terhadap perempuan dan 30 kasus terhadap anak-anak.

Di 2022 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 55 kasus. Dengan rincian 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 45 kasus kekerasan terhadap anak-anak.

Sedangkan di 2023, kasus kekerasan terhadap perempuan naik 1 kasus dari tahun sebelumnya, menjadi 56 kasus. Di mana kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 12 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak-anak tercatat 44 kasus.

Baca juga:  Ini, Nomor Urut Paslon di Pilbup Jembrana

“Hal ini menjadi indikator kondisi sosial yang ada. Mengapa banyak terjadi. Lewat beberapa program yang kita susun salah satunya yang sudah dilakukan yakni membuat Perda perlindungan Perempuan dan anak,” katanya.

Di samping itu, pihaknya akan selalu mengoptimalkan untuk memberikan konseling bagi para korban. Agar trauma yang terjadi tidak berkepanjangan. Disamping itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial akan menyediakan rumah aman.

“Kita pastikan akan menyiapkan rumah aman di Dinas Sosial. Kawasan-kawasan rawan akan kita tingkatkan keamanannya agar kejadian tidak terulang kembali. Keberadaan CCTV di beberapa wilayah rawan juga akan dipasang,” kata Supriatna.

Baca juga:  ''Shortcut'' Singaraja-Mengwitani akan Dilengkapi ''Rest Area''

Sementara itu, Wakil Bupati nomor urut satu, Gede Suardana sependapat dengan jawaban Paslon dua. Hanya saja, peranan lintas sektor juga diharapkan untuk memberikan antisipasi permasalahan ini. Terutama pihak kepolisian. Selain itu, pihaknya juga akan terjun langsung memberikan pendampingan ke korban, agar kasus – kasus tidak terulang kembali.

“Dalam kasus kekerasan seksual banyak menimpa kaum marjinal. Terobosan yang akan kami lakukan dengan melakukan pendampingan sehingga mental mereka pulih. Kita akan turun langsung melakukan pendampingan,” ungkap Suardana. (Nyoman Yudha/balipost)

BAGIKAN