Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Rolliansyah Soemirat (tengah) berbicara dalam taklimat pers di Jakarta pada 16 Desember 2024. (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Usai kekuasaan rezim Bashar Al Assad berakhir pada 8 Desember lalu, Indonesia tak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan baru Suriah.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Rolliansyah Soemirat, yang akrab dipanggil Roy, dalam taklimat media Kemlu RI di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (16/12).

“Indonesia tidak akan terjebak hanya untuk tergesa-gesa mengenai masalah mengakui atau tidak mengakui (pemerintahan baru Suriah), karena untuk masyarakat internasional, yang terpenting adalah bagaimana Suriah bisa kembali normal,” kata dia.

Baca juga:  Dua Perwira TNI Dilibatkan Kirim Bantuan ke Gaza Seberat 30 Ton

Roy mengatakan Indonesia akan tetap memerhatikan dengan saksama dinamika di Suriah dan proses transisi oleh pemerintahan baru yang terdiri dari berbagai kelompok anti-rezim dengan latar belakang dan kepentingan yang berbeda.

Indonesia menyerukan supaya para pemangku kepentingan di Suriah bisa menyepakati sebuah peta jalan bersama demi pemulihan dan kemajuan Suriah di masa depan, serta membentuk otoritas yang inklusif bagi kemakmuran rakyat, tutur dia.

Roy juga mengingatkan bahwa pemerintahan baru Suriah berkewajiban menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB yang belum dijalankan oleh rezim Assad.

Baca juga:  Seoul Terapkan Pembatasan Level Tertinggi Selama Dua Pekan

“Jangan lupa, masih banyak resolusi-resolusi terkait Suriah yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang tentunya harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam konflik di Suriah” kata dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan senantiasa aktif mengangkat isu Suriah dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB.

Pentingnya pemerintahan inklusif dan konsensus politik di Suriah sempat dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dalam pernyataan tertulis Kemlu pada 10 Desember.

Baca juga:  Investasi Australia di RI Capai 545,2 M Dolar AS Pada 2023

“Konsensus politik nasional, transisi demokratis yang damai, serta rekonstruksi atau pemulihan ekonomi dan pembangunan harus jadi prioritas Suriah di tahap selanjutnya,” kata dia.

Anis berharap perubahan rezim di Suriah menjadi momentum bagi rakyat negara itu untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Dia juga menyerukan kepada semua pihak di Suriah agar senantiasa mengutamakan keamanan dan keselamatan rakyat. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *