DENPASAR, BALIPOST.com – Pemilihan kepala daerah diusulkan Presiden Prabowo dikembalikan ke DPRD. Alasannya sistem pemilu kita tak efisien alias boros anggaran.
Gagasan ini ditolak oleh pengamat politik dan akademisi di Bali. Alasannya jika dipaksakan akan berbahaya bagi Bali. Bali bisa dipimpin oleh SDM yang tak paham soal Bali karena diintervensi oleh DPRD dan kekuasaan dari pusat.
Hal itu terungkap dalam Dialog Merah Putih di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar, Selasa (17/12).
Mantan Komisioner KPU Bali yang juga Dekan FH Unmas Profesor Ketut Sukawati Lanang Perbawa terang-terangan mengatakan ini agenda kepentingan. Sebab yang namanya demokrasi sistem presidensial wajib ada keseimbangan eksekutif dan legislatif.
Asas keseimbangan ini dilanggar jika DPRD dipilih rakyat tapi kepala daerahnya dipilih oleh DPRD.
Pengamat kebijakan publik yang juga Wakil Rektor Tiga Universitas Ngurah Rai, Doktor Gede Wirata mengatakan yang namanya kebijakan publik selalu bersifat fleksibel, yakni dinamis sesuai perkembangan dan tuntutan terkini.
Secara pribadi dia tak setuju pemilihan tak langsung oleh DPRD, namun ia setuju kalau kelemahan sistem pemilihan langsung dievaluasi. Dengan syarat hak rakyat jangan diabaikan.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Supartha juga khawatir kekuasaan pusat akan mengintervensi pemilihan kepala daerah dengan memanfaatkan keluguan, kejujuran orang Bali yang cenderung menerima siapa saja bisa masuk Bali. Kondisi ini akan melahirkan pemimpin Bali yang tersandera oleh DPRD dan kekuasaan.
Ketiga narasumber sepakat sistem pemilu jangan dibandingkan dengan negara tetangga karena sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Bahkan antarnegara sistem presidensial pun juga ada perbedaan. (Sueca/balipost)
