MANGUPURA, BALIPOST.com – Penjabat Sekretaris Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba memimpin rapat strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merumuskan arah kebijakan fiskal dan prioritas anggaran yang relevan dengan kebutuhan pembangunan serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Badung tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPKAD Badung di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Kamis (9/1) tersebut, diikuti seluruh anggota TAPD, kepala OPD, camat, serta pejabat teknis terkait. Mereka hadir untuk memberikan masukan dan melakukan harmonisasi atas rancangan program prioritas daerah.
Pj. Sekda menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan perencanaan anggaran yang berbasis pada data empiris, berorientasi pada hasil (outcome-oriented), dan sejalan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi, serta menyoroti bahwa perencanaan anggaran merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ia juga menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus berbasis pada asas manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pondasi utama dalam penyusunan APBD. Selain itu, perlu ada upaya konsisten untuk mengarahkan anggaran ke sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Surya Suamba.
Pertemuan perdana di tahun 2025 ini mengangkat beberapa isu strategis yang menjadi agenda utama dalam rapat ini mencakup antara lain optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). TAPD menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, khususnya dari sektor unggulan seperti pariwisata, retribusi daerah, dan potensi-potensi sumber pendapatan lain. Terhadap peningkatan kualitas layanan dasar, kebijakan alokasi anggaran akan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi masyarakat.
Pj. Sekda menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Pangdam dan Danrem, membahas program ketahanan yang mencakup dua aspek utama, yaitu ketahanan pariwisata dan ketahanan pangan, yang akan dilaksanakan melalui kerja sama dengan TNI. Dari aspek ketahanan pariwisata, perhatian utama diberikan pada kebersihan kawasan pariwisata, khususnya di area pantai. “Kerja sama dengan Dinas Pertanian juga telah direncanakan untuk penyediaan bibit dan sarana pendukung,” jelasnya.
Terkait program makan bergizi gratis untuk siswa, telah dipastikan bahwa anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah akan memfasilitasi kesiapan dapur umum yang sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur umum dirancang melayani hingga 3.000 siswa per zona geografis (utara, tengah, dan selatan) dengan prioritas awal pada zona utara. “Penentuan lokasi dapur umum akan disesuaikan dengan ketersediaan bangunan pemerintah daerah atau fasilitas yang disewa menggunakan anggaran BGN,” ungkap Pj. Sekda. (Adv/balipost)
