JAKARTA, BALIPOST.com – Setelah mendapat laporan dari sejumlah balai besar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencegah distribusi sejumlah makanan tidak layak untuk konsumsi dalam program makan bergizi gratis (MBG) guna menghindari gangguan kesehatan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam konferensi pers bersama Polri di Jakarta, Jumat, menjelaskan laporan tersebut diteruskan kepada unit-unit yang membagikan menu tersebut.
Distribusi dicegah di sejumlah tempat yang tidak disebutkan namanya, katanya, guna menghindari keracunan, gizi tidak pas, yang dapat menimbulkan kepanikan.
“Ada sayur yang basi intinya begitu, sayur yang basi ini kita cegah untuk tidak diminum, tidak didistribusikan itu contohnya,” katanya, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (10/1).
BPOM dilibatkan dalam program tersebut sejak Kamis (2/1) dengan 13 tugas, antara lain mengevaluasi produk yang diberikan dan dapur sumber menu tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan bahwa pihaknya turut berperan dalam program makan bergizi gratis, salah satunya melalui rekrutmen bintara kompetensi khusus (bakomsus).
“Bagi yang memiliki kemampuan di bidang gizi, termasuk di bidang pangan ya untuk kemudian itu bisa digunakan untuk menjadi personel-personel yang juga ikut membantu mengawaki, termasuk dalam pengawasan ada beberapa personil kami juga ikut di dalamnya,” kata dia.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Senin (6/1). Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa prioritas pertama pemberian Makan Bergizi Gratis di bulan Januari 2025, yakni kepada para siswa sekolah.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi, antara lain Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Gorontalo. (Kmb/Balipost)
