DENPASAR, BALIPOST.com – Kepala Daerah pemenang Pilkada 2024 se-Bali telah ditetapkan. Banyak di antaranya akan menjabat untuk
periode kedua sehingga beban politik untuk kepentingan elektoral tidak terlalu berat.
Berdasarkan hal inilah, para kepala daerah tersebut diminta untuk tidak menjadi penakut demi menyelamatkan Bali dari belitan banyak persoalan.
Ketua DPD Prajaniti Bali, dr. Wayan Sayoga beberapa waktu lalu, mengatakan, Bali saat ini sudah mengalami kerusakan baik dari tatanan sosial budaya hingga lingkungan hidup. “Diperlukan langkah
dekonstruksi, memulai perbaikan dari awal. Untuk itu dibtuhkan pemimpin yang berani, bukan penakut,” jelasnya.
Keberanian pemimpin yang dimaksud Sayoga adalah mengambil langkah-langkah tegas untuk menegakkan peraturan. Selama ini, keberanian tidak dinampakkan oleh pemimpin Bali. Indikasinya dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terkesan dibiarkan sehingga semakin menjadi-jadi.
Contohnya dalam menjaga alam Bali yang semakin lama semakin banyak mengalami kerusakan demi kepentingan investasi sektor pariwisata. Sayoga menaruh harapan besar kepada para pemimpin daerah yang telah memenangkan Pilkada 2024. “Para pemimpin terpilih ini diharapkan akan memberikan harapan baru kepada masyarakat Bali untuk menyelamatkan Bali dari kerusakan yang semakin parah,” ujarnya.
Terlebih lagi dengan fakta bahwa kepala daerah mulai dari Gubernur hingga bupati dan wali kota terpilih saat ini merupakan petahana yang
tidak akan lagi memikirkan pemilihan berikutnya. Hal ini, akan memungkinkan para pemimpin jauh lebih berani dan tegas, tidak menjadi penakut.
Akademisi Universitas Warmadewa yang juga mantan Ketua Warmadewa Research Centre (WRC), I Nyoman Gede Maha Putra, Ph.D., melihat saat ini ada banyak proyek-proyek investasi sektor pariwisata di Bali yang dinilainya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Ironisnya masyarakat Bali kini sudah demikian permisif.
“Masyarakat Bali kini telah menjadi bagian dari industri pariwisata sehingga tidak lagi menjaga jarak dengan investasi. Ketakutan pariwisata tidak hidup seperti pada masa Covid-19, membuat apapun
yang disebut dapat menjaga kelangsungan pariwisata akan dibiarkan dan didukung,” kata Maha Putra.
Diperlukan kepemimpinan daerah yang lebih berani dan tegas dalam menegakkan aturan. “Perda mengenai tata ruang sebenarnya sudah mengatur tentang pelindungan alam. Sayangnya perda ini sering diubah kalau tidak ya dilanggar,” kata Maha Putra. (Ketut Winata/balipost)
