SINGARAJA, BALIPOST.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng nampaknya tidak secara maksimal menjalankan program -program yang ada di dinas di tahun 2024 lalu. Pasalnya dari anggaran yang tersedia di DKPP, 82,66 persen untuk belanja pegawai dan tenaga kontrak, sedangkan sebanyak 17,34 persen digunakan untuk menjalankan program ke masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Gede Putra Aryana dikonfirmasi Selasa (14/1) membenarkan kondisi itu terjadi di tahun 2024 lalu. Pihaknya juga terus berusaha mencarikan solusi dengan bersinergi dengan sejumlah perusahaan daerah untuk mendapatkan CSR dari pihak ketiga. Putra menyebut, padahal Kabupaten Buleleng memiliki potensi pangan dan perikanan yang mumpuni. Hanya saja sejauh ini dukungan anggaran yang diberikan masih sangat minim.
“Program -program yang ada selalu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Banyak masukan yang diberikan oleh DPRD Buleleng, namun selalu terkendala anggaran. Kedepan mudah – mudahan bisa dipenuhi dengan bantuan CSR dari pihak ketiga,”terang Aryana.
Meski dengan anggaran program yang tergolong minim, pihaknya menambahkan sejumlah program sudah berjalan. Diantaranya pemberian bantuan bagi sejumlah nelayan, termasuk perahu, mesin kapal hingga alat tangkap ikan. Bantuan lainnya juga penyaluran puluhan ribu ayam buras untuk masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja, penyaluran program ayam buras belum merata lantaran Pemkab Buleleng melakukan perangkingan terhadap desa – desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrim,
“Dari beberapa desa yang kita rangking, Desa -desa yang ada kemiskinan ekstrim itu yang didahulukan. Mana yang kemiskinan terbanyak di desa itu yang kita sasar penyaluran ayam buras ini,”tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, Wayan Masdana menjelaskan DPRD Kabupaten BUleleng terus melakukan evaluasi dari program – program di berbagai Dinas yang ada. Pihaknya mengakui, kondisi anggaran yang diberikan sangat minim di beberapa instansi, sehingga program – program yang dicanangkan kurang maksimal. “Mudah – mudahan kedepan dengan keberadaan PPPK ini tidak bisa menghemat anggaran yang ada. Sehingga benar – benar program yang dijalankan bisa menyasar masyarakat,”kata Masdana.
Masdana menyebut, program ketahanan pangan saat ini menjadi isu strategis Pemerintah Pusat. Hanya saja program ini belum berkolaborasi dengan baik antara Pusat, Daerah bahkan ke tingkat Desa. Pihaknya berharap, dana desa kedepan bisa dianggarkan untuk program ketahanan pangan.
“Jadi sekarang itu tidak ada terkoordinasi antara program Pusat, Daerah dan Desa, jadi tidak ada sinkron, sehingga mereka berjalan sendiri sendiri, dengan adanya fungsi anggaran dan fungsi legislasi itu bisa menjawab apa yang menjadi masalah saat ini. Kalau kita mendorong saja tanpa ada perda tidak akan bisa,”tutupnya. (YUdha/Balipost)
