TABANAN, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Tabanan menegaskan perlunya langkah serius untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Ketua Komisi III DPRD Tabanan, AA Darma Putra menyebut bahwa potensi dari aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal menjadi perhatian utama.
Dalam hasil rapat kerja baru-baru ini, Komisi III mencatat banyak sektor pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan pendapatan lain yang sah, masih bisa ditingkatkan. Namun, upaya tersebut dinilai terhambat oleh kurangnya pola kerja yang jelas dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Kami tidak melihat progres signifikan dari pemanfaatan aset, termasuk perencanaan yang jelas. Contohnya, aset seperti Bedugul, Tanah Lot, dan perusahaan daerah lainnya belum dikelola dengan optimal,” ungkap Darma Utama.
Salah satu aset strategis yang menjadi fokus adalah lahan seluas 113 hektar di Kecamatan Pupuan yang dikenal sebagai Aset Darma Santika. Hingga kini, retribusi yang diterapkan hanya sebesar Rp300 ribu per hektar per tahun, angka yang dinilai jauh dari potensi yang bisa dicapai. “Retribusi ini sudah tidak efektif lagi. Harus ada pola pemanfaatan yang lebih menguntungkan, seperti kerja sama dengan skema bagi hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah,” tegas Darma Putra.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti kawasan Bedugul yang hingga kini belum menghasilkan pendapatan untuk daerah. Hal serupa terjadi pada pengelolaan Tanah Lot, yang sudah 10 tahun belum menunjukkan progres signifikan dalam implementasi sistem e-ticketing yang sempat diparipurnakan pada era Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti. “Kami mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah merespons pengelolaan Tanah Lot. Potensi ini sangat besar, tetapi belum ada terobosan yang konkret hingga saat ini,” tambahnya.
Komisi III berencana turun ke lapangan pada awal tahun untuk melakukan dialog dengan OPD dan pihak terkait, khususnya dalam memaksimalkan pemanfaatan aset strategis. Dewan berharap, ada perencanaan yang lebih matang dan transparan dalam memanfaatkan aset demi meningkatkan PAD. “Kami mendorong agar pemerintah lebih serius, baik dari sisi pajak, retribusi, maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Setiap potensi harus dikaji untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD,” katanya. (Puspawati/balipost)
