DENPASAR, BALIPOST.com – DPRD Provinsi Bali telah menyerahkan surat hasil penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Bali Terpilih pada Pilkada Bali 2024 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendari). Surat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) pada 16 Januari 2025, untuk selanjutnya diserahkan ke Presiden agar bisa dilakukan pelantikan Gubernur dan Wagub Bali terpilih.
“Saya serahkan (Surat Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih hasil Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024,red) ke Mendagri untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya dilantik. Soal kapan gubernur kita dilantik sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” ujar Dewa Jack, Minggu (19/1).
Namun berdasarkan informasi lisan yang diperoleh dari Kemendagri, Dewa Jack mengatakan bahwa pelantikan Gubernur dan Wagub Bali terpilih pada Pilkada Bali 2024 rencananya tetap dilakukan pada 7 Februari 2025. Sebab, hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK), sesuai dengan PKPU dilantik pada 7 Februari 2025. Apalagi, hingga saat ini belum ada surat resmi penundaan pelantikan kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Terlebih lagi beberapa daerah di Indonesia memang tidak ada gugatan hasil Pilkada Serentak 2025 ke MK.
“Yang tidak ada gugatan ke MK masih (pelantikannya,red) tanggal 7 Februari 2025. Karena beberapa daerah memang betul-betul tidak ada gugatan Ke MK,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Melihat situasi tersebut, Dewa Jack berpendapat bahwa pelantikan Gubernur dan Wagub Bali akan berlangsung pada 7 Februari 2025. Apalagi, hingga saat ini belum ada surat resmi penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.
“Kenyataannya sampai hari ini belum ada surat resmi penundaan (pelantikan,red). Kalau saya dimintain pendapat masih sesuai PKPU tanggal 7 Februari 2025,” tandasnya.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Bali telah mengumumkan hasil penetapan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wagub Bali Terpilih periode 2025-2030, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (13/1) lalu. (Ketut Winata/Balipost)
