Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani. (BP/Dokumen Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharap bisa dipertahankan. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Selasa (21/1).

Dilansir dari Kantor Berita Antara, Puan menilai hal ini menjadi tantangan agar dapat bekerja lebih keras lagi kepada rakyat Indonesia. “Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga apa pun hasilnya adalah untuk rakyat,” kata Puan.

Baca juga:  PDN Bermasalah, Sistem Imigrasi Terdampak

Dia berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat mempertahankan capaian positif yang telah diraih itu, serta bekerja lebih baik dan semangat lagi ke depannya.

Dia juga berharap apabila terdapat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo yang dirasa masih kurang maka segera ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. “Apa pun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat,” ucapnya.

Puan pun lantas menyampaikan apresiasi terhadap tingginya tingkat kepuasan publik yang berhasil dicapai pemerintahan Presiden Prabowo jelang 100 hari pertama masa kerjanya.

Baca juga:  Masyarakat Diajak Budayakan Pakai Sarung

“Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat,” kata dia.

Pada Senin (20/1), survei terbaru Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas merilis survei tentang Tingkat Kepuasan Publik Kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa 80,9 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Angka kepuasan publik tersebut merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir, atau sejak era Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada Januari 2015, pemerintahan Joko Widodo mendapatkan angka 65,1 persen atas survei kepuasan publik.

Baca juga:  Bali Masuk Kategori Sedang Dalam Tingkat Kerawanan Pilkada

Survei Litbang Kompas yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi itu digelar pada 4–10 Januari 2025, yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. (kmb/balipost)

BAGIKAN