JAKARTA, BALIPOST.com – Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi desk kerja pertama di dunia yang menangani permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
“Ini baru pertama kali ada desk tenaga kerja di dunia dan itu ada di institusi Polri,” ujar Kapolri Sigit dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (31/1).
Kapolri mengatakan, pembentukan desk ini bermula dari adanya dorongan dari buruh yang membutuhkan kehadiran polisi dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial.
Desk Ketenagakerjaan Polri pun dibentuk untuk menjadi penghubung antara pengusaha dan para pekerja yang terdampak permasalahan-permasalahan industrial.
“Harapan kami Polri bisa menjadi mediator, orang tengah, dan tentunya harapan kami ini bisa diselesaikan dengan aturan-aturan ketenagakerjaan dan pidana menjadi ultimum remedium,” ujarnya.
Jenderal bintang empat itu juga mengungkapkan bahwa desk tersebut mendapatkan respons positif dari berbagai pihak dan juga mendapatkan hasil-hasil positif setelah pembentukannya.
“Ini juga menjadi sarana bagi rekan-rekan untuk bisa berinteraksi dengan rekan-rekan buruh khususnya di polres dan di polda. Ini tentunya akan mempermudah rekan-rekan pada saat harus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kamtibmas,” ucapnya.
Desk Ketenagakerjaan Polri resmi diluncurkan pada 20 Januari 2025 dan difokuskan untuk menangani sengketa industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan.
Diketahui, pada Jumat ini Polri menggelar Rapim Polri Tahun 2025 dengan tema “Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Astacita”.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dengan Badan Gizi Nasional serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terkait dana desa dan ketahanan pangan.
MoU tersebut menandai kerja sama strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaborasi antara Polri dan instansi terkait. (Kmb/Balipost)
