MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung tengah mewaspadai potensi gagal panen akibat cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung telah menyiapkan unit reaksi cepat (URC) untuk menangani berbagai permasalahan pertanian yang mungkin muncul, termasuk pengendalian hama tanaman yang sering meningkat akibat perubahan cuaca.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Wayan Wijana menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah preventif guna menjaga ketahanan produksi pangan di daerah tersebut. “Sampai saat ini belum ada laporan dari petani mengenai dampak langsung dari cuaca ekstrem, namun kami telah melakukan antisipasi melalui program perlindungan asuransi gagal panen serta menyiapkan URC untuk pengendalian hama tanaman,” ungkap Wijana pada Kamis (6/2).
Menurut data yang dihimpun, produksi gabah Kabupaten Badung pada tahun 2024 mencapai 118,4 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan sekitar 65 ribu ton beras. Jumlah ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Badung yang mencapai 47 ribu ton per tahun. Bahkan, produksi gabah tahun ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 112 ribu ton.
Wijana juga menyebutkan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan. “Kami bersama seluruh jajaran, dengan dukungan penuh dari pimpinan daerah, akan terus berupaya agar produksi gabah tetap terjaga di tengah berbagai tantangan, termasuk cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan bahwa pertanian diharapkan menjadi konsep bisnis, sehingga ke depannya dapat melahirkan generasi muda yang mampu mengembangkan pertanian dari metode konvensional ke arah yang lebih modern. Selain merencanakan perkebunan kopi, Badung juga akan mengembangkan sektor pertanian lainnya.
“Saat ini kami sedang mengkaji program insentif untuk produk pertanian sesuai dengan arahan pimpinan kami. Insentif ini berupa jaminan harga HPP plus 20 persen yang akan dikaji dan diberikan oleh pemerintah. Selama ini, petani sering mengalami ketidakpastian dalam menanam, apakah hasil panen mereka akan dibeli atau tidak. Kami telah memberikan subsidi berupa pupuk, benih, dan alat pertanian, tetapi setelah panen, sering kali tidak ada pihak yang membeli hasil pertanian mereka. Akibatnya, jerih payah mereka terasa sia-sia karena tidak terselesaikannya masalah penjualan,” jelasnya.
Ia menambahkan, bahwa kajian lebih lanjut akan dilakukan terkait hal ini. Nantinya dana akan diberikan kepada Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana, yang akan berperan sebagai off-taker atau penjamin pembelian hasil pertanian. Dengan adanya skema HPP plus 20 persen, pemerintah akan menjamin harga jual hasil pertanian.
“Dengan demikian, generasi muda akan lebih tertarik untuk terjun ke sektor pertanian. Namun pertanian yang dikembangkan tetap harus modern, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wamen (Wakil Menteri Pertanian). Melalui program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, Pemkab Badung berharap dapat menyelesaikan permasalahan di sektor pertanian. Kami juga mengharapkan arahan serta dukungan dalam bentuk peningkatan SDM, pengadaan alat distribusi, dan infrastruktur lainnya, sehingga pada akhirnya kesejahteraan petani dapat meningkat,” paparnya. (Parwata/balipost)
